Kemajuan Kesepakatan KMP dan KIH Jangan Mundur Lagi

2

KMP-KIH3
Jakarta – Kesepahaman yang sudah berhasil dicapai oleh Koalisi Mertah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pertemuan hari ini, Santu (15/11), diharapkan tidak lagi mengalami kemunduran dalam perkembangan selanjutnya.

“Kan semua kita sudah paraf. Dalam dunia politik, yang penting itu kepercayaan rakyat. Kalau berobah-robah, kepercayaan (rakyat) bisa hilang,” kata Koordinator KMP Idrus Marham usai mewakili KMP bertemu dengan KIH membicarakan kesepakatan damai antara KMP dan KIH di kediaman Hatta Rajasa di Jakarta, Sabtu (15/11).

KMP akhirnya sepakat untuk melakukan revisi atas UU MD3 pasal 74 dan 98 ayat 7 dan 8 yang mengatur hak anggota DPR. Namun demikian, revisi atas pasal-pasal tersebut diyakini tidak akan merubah kewenangan anggota DPR sebab sudah diatur dalam pasal 194-227 U MD3.

Idrus menyatakan, KMP akhirnya melakukan beberapa penyesuaian atas usulan revisi yang diajukan KIH. Usulan KIH diakomodir, karena secara prinsip hak-hak anggota DPR masih bisa dilaksanakan meskipun pasal 74 dan 98 ayat 7 dan 8 direvisi.

“Kita akan melakukan perubahan pada pasal-pasal tersebut. Ternyata itu secara substantif tidak mengganggu DPR,” jelasnya.

Pria yang saat ini menjabat Sekjen Golkar itu menambahkan, kesepahaman damai antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tidak akan mengurangi kewenangan yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat. “Tidak mengurangi. Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat tidak ada masalah,” tegasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca