Jokowi Disarankan Buat Draft RUU Keuangan Parpol

0
Burhanudin Muhtadi

Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) disarankan membuat draft Rancangan Undang-Undang (RUU) yang secara khusus mengatur arus keluar masuk dana di tubuh partai politik. Langkah tersebut dianggap bisa menjadi pembuktian keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi.

“Harusnya Jokowi bisa menyarankan kementeriannya menyodorkan RUU keuangan parpol. Harusnya diatur dalam satu UU khusus,” kata pengamat politik Indikator Politik Burhanudin Muhtadi di Jakarta, Senin (08/12).

Menurutnya, selama ini partai politik di Indonesia didera persoalan tidak transparannya dapur keuangan partai. Antara lain terlihat dalam fenomena “aklamasisasi” dalam pemilihan Ketua Umum partai politik dalam Munas maupun Muktamar.

Bahkan, dia menduga, ada upaya sistematik dalam partai politik untuk menyamarkan “dapur” keuanganya. “Tidak ada kemauan untuk transparansi mengenai dapur keuangan mereka,” ucapnya.

Padahal, lanjutnya, keuangan partai politik yang tidak transparan menjadi cermin kegagalan partai mendemokratisasikan dirinya. Akibatnya, partai politik menjadi imun terhadap transparansi keluar masuknya aliran dana dan hanya menjadi informasi eksklusif segelintir orang. “Kekaburan itu sengaja dipelihara elit politik untuk melanggengkan korupsi,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memasuki masa 50 hari sejak dilantik pada 20 Oktober lalu. Saat masa pemilihan presiden beberapa waktu lalu, salah satu kampanye Jokowi yang mencuat saat Pilpres adalah keseriusan dalam bidang pemberantasan korupsi.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca