Jika Terpilih Jokowi akan Hapus Subsidi BBM lantas PDI-P Dimana?

1

Boleh dibilang saya termasuk miris dengan begitu banyaknya dukung mendukung calon presiden (capres) yang berkembang saat ini. Miris karena tidak jelas atas dasar apa memberikan dukungan. Terutama karena belum adanya nya visi, misi serta program yang ditawarkan calon presiden yang didukung.

[ads1][ads2]

Lebih miris lagi ternyata dalam mendukung jagoannya, banyak diantara pendukung saling serang dan sindir bahkan terkadang dengan caci maki.

Entah karena mereka sedemikian cinta nya dengan jagoannya sampai tidak mempedulikan apa yang akan dilakukan jagoannya jika nanti terpilih. Apa rencana yang ada dibenak jagoannya dan team suksesnya serta partai pendukungnya jika nanti berkuasa.

Yang terlihat,… pokoke dukung !!……. Pokoke si X , Pokoke si Y … Pokoke bukan si X, pokoke bukan si Y

Jokowi Berniat Hapus Subsidi BBM

Rabu sore (30/4), saya cukup surprise membaca sebuah berita ( baca disini ). Jokowi yang selama ini dituduh tidak memiliki visi, misi dan program sebagai capres, ternyata diam-diam sudah memiliki program, memiliki rencana, jika nanti terpilih menjadi Presiden RI.

Yang lebih mengagetkan saya, ternyata Jokowi menyasar sebuah program yang sangat berani dan selama ini memang menjadi salah satu persoalan yang membebani siapapun yang memerintah di negera ini. Yaitu program dalam menyelesaikan persoalan SUBSIDI Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dikatakan, Jokowi berniat menghapus subsidi BBM secara perlahan dan pasti selama 4 tahun. Tekad Jokowi, jika dia memerintah, subsidi BBM akan dihilangkan dari bumi Indonesia dalam tempo 4 tahun.

Alasan yang digunakan Jokowi adalah subsidi BBM tersebut membebani APBN dan tidak tepat sasaran. Jokowi ingin subsidi BBM dihapus dan akan dialihkan pada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti nelayan dan petani .

Sayangnya, saya belum temukan bagaimana caranya Jokowi akan melakukan pengurangan bertahap tersebut, menghapus SUBSIDI BBM tanpa menimbulkan gejolak dan menambah beban bagi masyarakat.

PDI-P semasa Rezim SBY gigih menolak kenaikan BBM

Terus terang, saya tidak memahami logika Jokowi yang merupakan kader PDI-P dan capres dari PDI-P yang ingin menghapus Subsidi BBM jika memerintah. Dari mana beliau peroleh data bahwa persoalan pembengkakan subsidi BBM di APBN adalah sebuah penyakit yang obatnya adalah pengurangan serta penghapusan SUBSIDI BBM ?

Diagnosa apa yang dipakai Jokowi bahwa Subsidi BBM adalah penyakit ?, bukan syntom atau gejala penyakit?

Apalagi Diagnosa Jokowi ini sangat bertolak belakang dengan Diagnosa PDI-P selama rezim SBY memerintah.

Bagi PDI-P mengurangi subsidi BBM, menghapus subsidi BBM bukanlah obat untuk menyembuhkan sekaratnya APBN. Karena bagi PDI-P subsidi BBM bukanlah penyakit, itu hanyalah gejala sakit dari PENYAKIT yang sesungguhnya, salah kelola Anggaran, pembangunan infrastruktur serta salah kelola hasil alam. Dan saya termasuk yang setuju dengan logika ini.

Bahkan PDI-P selalu menokak kenaikan BBM dengan alasan subsidi tersebut dibutuhkan rakyat dan pada kenyataan-nya subsidi tersebut terus berkurang (baca berita penolakan PDI-P tahun 2012 disini)

Dalam titik ini, saya tidak menemukan relasi, apa yang selama ini diperjuangkan PDI-P sebagai partai oposisi yang selalu klaim berada disisi rakyat, menolak pengurangan/penghapusan subsidi, dengan Rencana Jokowi jika nanti memerintah. Sangat bertolak belakang.

Malah terkesan Jokowi sebagai penerus cita cita rezim SBY yang berprinsip POKOKE SUBSIDI BBM adalah penyakit. Tidak ada sedikitpun kesan Jokowi adalah kader yang paham perjuangan PDI-P selama menjadi oposisi, khusunya dalam hal subsidi BBM.

Dibutuhkan penjelasan lebih detail dari rencana Jokowi ini, dan bagaimana PDI-P merespon idea dari Capres mereka ini.

Subsidi adalah hak rakyat untuk sejahtera

Bagi saya, soal subsidi BBM bukanlah penyakit yang harus dilibas. Karena subsidi BBM itu hanyalah syntom saja dari penyakit sesungguhnya. Penyakit itu adalah kelemahan pemerintah selama ini dalam menyediakan sarana transportasi yang layak bagi rakyat.

Penyakitnya adalah pemerintah yang gagal membangun infrastruktur Transportasi selama 69 tahun negeri ini merdeka. Gagal membangun fasilitas untuk rakyat dapat bergerak, berpindah dengan mudah dan murah. Sehingga akhirnya rakyat mencari solusi sendiri dengan membeli alat transportasi untuk memudahkan aktifitasnya.

Pilihan menggunakan transportasi pribadi inilah yang kemudian meningkatkan secara besar-besaran konsumsi BBM. Akibat peningkatan konsumsi BBM tersebut muncul-lah systom penyakitnya, dimana negara harus makin besar membayar subsidi BBM.

Akhirnya, gejala penyakit makin terlihat di timpangnya APBN. Dan dapat ditebak efek selanjutnya, berkurangnya kemampuan pemerintah menggunakan anggaran untuk hal yang produktif seperti membangun infrastruktur, penyediaan layanana masyarakat dan lain sebagainya.

Jadi hemat saya, jika ingin menyelesaikan persoalan subsidi BBM maka capres harus tahu dan mengenali penyakitnya apa dahulu. Dan penyakitnya sangat jelas, yaitu Moda tarnsportasi yang tidak tersedia untuk masyarakat. Membangun transportasi massal adalah solusi, sehingga rakyat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Baca tulisan saya pada tahun 2012 soal subsidi BBM dan mengatasinya lewat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi serta meningkatkan fasilitas transportasi massal (baca disini ).

Dan saya juga setuju perihal penyelamatan APBN sekaligus solusi membangun infrastruktur (baca solusi yang saya tawarkan disini)

Terakhir, tulisan ini tidak hendak bermaksud mendukung atau menyerang salah satu capres, tapi ingin mengajak kita mulai mengkritisi para capres tersebut dari PROPOSAL yang mereka tawarkan jika mereka ingin menakhodai negeri ini.

Sudah saat nya kita, Rakyat NKRI, sebagai pemilik sah negeri ini, meminta proposal dari semua capres tersebut, sebelum kita beri amanah untuk jadi nakhoda kapal besar, NKRI ini.

Semua rencana, ide, gagasan yang ada di proposal tersebut, mari kita kritisi, kita diskusikan, sebagai bagian untuk mengetahui sejauh mana capres yang ada, layak memimpin negeri ini.

Dan tentunya Proposal tersebut juga akan jadi acuan kita bersama jika nanti mereka terpilih. Jadi acuan untuk mengetahui apakah selama memerintah nanti, menjalankan proposal tersebut atau tidak, memenuhi janjinya sesuai proposal tersebut atau tidak.

Jika nanti Presiden terpilih melenceng atau tidak menjalankan proposal tersebut, maka kita Rakyat berhak menuntutnya !!

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca