Jadwal Pelaksanaan Pilkada Serentak Tetap Dipengaruhi Pembahasan Perppu Pilkada di DPR

0
Ketua KPU Husni Kamil Manik

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada tetap akan dipengaruhi oleh kecepatan pembahasan Perppu Pilkada di DPR. Demikian disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan usai rapat koordinasi kehumasan KPU di Jakarta, Senin (15/12).

“18 November (2015) jika kita bisa mulai tahapan itu 10 bulan sebelumnya, sekitar Februari atau awal Maret. 16 Desember itu satu bulan setelah itu. Akan sangat terpengaruh kecepatan Perppu ditetapkan,” katanya.

Manurutnya, Komisi Pemilihan Umum sejauh ini baru membuat dua alternatif waktu penyelenggaraan Pilakada serentak di tahun 2015. Alternatif pertama, penyelenggaraan Pilkada serentak dilangsungkan pada tanggal 18 November 2015 dan alternatif kedua pada tanggal 16 Desember 2015.

Namun demikian, dia menyatakan, sampai saat ini KPU masih belum menentukan secara final tanggal penyelenggaraan Pilkada serentak dan akan menampung berbagai pertimbangan yang ada. “Kami masih mencermati feedback masyarakat dan konsultasi pemerintah. Kami (baru) membuat alternatif,” jelasnya.

Husni menegaskan, pertimbangan KPU dalam mengajukan dua alternatif tanggal pelaksanaan Pilkada serentak tetap merujuk pada isi Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan jumlah hari dan bulan tahapan Pilkada. Sebab, jika merujuk kepada isi Perppu Pilkada, ungkapnya, dibutuhkan waktu persiapan 10 bulan hingga sampai tahap pemungutan suara.

Oleh karena itu, imbuhnya, tahap kedua pelaksanaan Pilkada serentak, kemungkinan besar akan berlangsung di tahun 2016. Sebab, tahapan persiapan yang diamanatkan oleh Perppu Pilkada sekurang-kurangnya 10 bulan sebelum pemungutan suara. “KPU menghitung berdasarkan isi dari Perppu yang misalnya menyebutkan uji publik diselenggarakan 6 bulan sebelum pencalonan,” tutupnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2015 akan berlangsung pelaksanaan Pilkada serentak di 204 Kabupaten/Kota. Namun, sampai saat ini DPR masih dalam masa reses dan belum membahas Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diterbitkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengembalikan Pilkada tetap secara langsung.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca