Idrus Marham : Kesepakatan Damai Tidak Mengubah Posisi Politik KMP

0

Idrus-Marham-3

Jakarta – Koordinator pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP), Idrus Marham, menegaskan penandatanganan kesepakatan damai antara KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR hari ini, tidak akan melemahkan posisi KMP dalam mengawal kebijakan pemerintahan Joko Widodo.

“Kesepakatan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tidak mengubah posisi politik KMP sebagai partai di luar pemerintahan,” tegasnya di gedung DPR Jakarta, Senin (17/11).

Menurut Idrus, partai yang tergabung dalam KMP akan terus mengawal dan mengkritisi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu, dia menyatakan, jangan sampai ada pandangan seolah-olah penandatanganan kesepakatan antara KMP dan KIH akan membuat KMP tidak lagi kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. “Tapi peran politik yang dilakukan tentu sangat dinamis ke depan,” jelasnya.

Idrus berharap, kesepakatan antara KMP dan KIH bisa meningkatkan produktifitas para anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. “Saya harap bersama sesuai harapan rakyat, kerja politik DPR harus meningkat dan produktif dibanding sebelumnya,” tutupnya.

Sementara  Politisi PDIP, Pramono Anung, menegaskan dengan terselesaikannya konflik antara KMP dan KIH sudah tidak ada lagi istilah KMP dan KIH di DPR. “Yang ada kerja,” katanya di gedung DPR Jakarta, Senin (17/11).

Dia juga menyampaikan, menyusul kesepakatan antara KMP dan KIH, DPR akan segera melakukan rapat paripurna pada Selasa besok (18/11). Rencananya, rapat paripurna akan membahas soal pembentukan Badan Legislasi DPR.  “Karena Badan Legislasi merupakan pintu masuk penyelesaian masalah yang ada,” jelasnya.

Salah satu poin kesepakatan antara KMP dan KIH adalah pembagian jatah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).  KIH nantinya akan mendapatkan 21 porsi pimpinan  AKD. Pram menambahkan, penyerahan nama-nama pihak KIH di posisi pimpinan AKD bisa dilakukan menyusul setelah Baleg melakukan pembahasan revisi UU MD3.

“Penyerahan nama menjadi tidak terlalu penting, karena penyelesaian ada di Baleg. Mau diserahkan di ujung tidak masalah,” tandasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca