Hak Menyatakan Pendapat Jadi Ganjalan KIH Tanda Tangan Kesepakatan

5

Jakarta – Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum juga menandatangani draf kesepakatan perdamaian antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen. Salah satu yang masih menjadi ganjalan KIH adalah soal hak menyatakan pendapat DPR yang diatur dalam UU MD3

Politisi PDIP Hendrawan Pratikno mengungkapkan, fraksi yang tergabung dalam KIH tidak berniat menghilangkan pasal hak menyatakan pendapat tersebut, melainkan menempatkan aturan hak menyatakan pendapat itu sesuai dengan konteksnya. “Jadi parameter konteks itu relevansi, signifikansi dan urgensi,” katanya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (13/11).

Dia menyatakan, hingga saat ini, masih belum jelas bagaimana teknis pelaksanaan kesepakatan antara KMP dan KIH. Dari pihak KMP, operasionalisasi kesepakatan tersebut dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari. Karena itu, dia berharap, teknis kesepakatan tersebut perlu dijabarkan sehingga jelas proses dan mekanismenya. “Kalau tidak, akan terjadi perbedaan interpretasi,” bebernya.

Hendrawan menganggap, perbedaan pendapat tentang hak menyatakan pendapat itu bisa teratasi jika ada kearifan dari masing-masing pihak. “Kalau kita duduk dengan kepala dingin, dengan tulus, maka perbedaan pendapat bisa diatasi,” tandasnya.

Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu hak anggota DPR selain Hak Interpelasi dan Hak Angket yang diatur melalu UU MD3. Koalisi KIH beredar kabar inngin meninjau Hak ini dengan alasan demi memperkuat sistem Presidential. Hak Menyatakan Pendapat berkaitan dengan dugaan presiden dan wakil presiden melanggar hukum, berkhianat terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin negara.

Hak ini sering disebut sebagai impeachment alias pemakzulan presiden. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 215 yang berbunyi apabila MK memutuskan bahwa pendapat anggota dewan terbukti, maka mereka bisa menyelenggarakan rapat paripurna untuk mengusulkan pemberhentian presiden ke MPR.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca