Hajriyanto Tohari Berharap Rekonsiliasi Golkar Sebelum Muncul Dualisme Di DPD I dan II

1

Jakarta – Politisi senior Golkar Hajriyanto Tohari berharap rekonsiliasi Golkar di tengah dualisme kepengurusan Golkar bisa dilakukan sebelum berlanjut kepada dualisme kepengurusan di tingkat DPD I dan II.

Sebab, ujar Mantan Wakil Ketua MPR itu, jika sudah terjadi dualisme kepengurusan di tingkat DPD I dan DPD II maka jalan bagi sebuah rekonsiliasi di partai berlambang pohon beringin itu akan menjadi semakin sulit. “Jalan rekonsiliasi jalan paling baik, karena konflik sangat melelahkan dan memalukan Partai Golkar sebagai partai yang besar dan tua,” katanya di kawasan Cikini Jakarta, Selasa (16/12).

Menurutnya, sebagai partai yang tergolong sudah matang dalam berpolitik, Golkar seharusnya memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan konflik di internal partai. Antara lain dengan jalan konsensus. Namun, pada kenyataaannya, masing-masing kepengurusan Golkar yang saat ini berkonflik, sangat menggantungkan diri pada pihak eksternal.

Dia menilai, sejauh ini ada ketergantungan¬† yang cukup kuat pada dua kepengurusan Golkar terhadap pengesahan kepengurusan oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Ini sebagai partai besar Golkar sangat mengganggu marwah dari partai. Saat ini Golkar berada di ambang masifikasi perpecahan dan tinggal mencari momentum untuk menjadi cara menyelesaikan,” tegasnya.

Hajriyanto khawatir, jika dualisme kepengurusan di tubuh Golkar tidak terselesaikan, maka akan timbul berbagai masalah lain yang harus dihadapi partai berlambang pohon beringin itu. Pertama, kader Golkar di daerah terancam tidak bisa mengikuti pilkada. Kedua, Golkar tidak bisa menentukan posisinya di parlemen. Dan, terakhir Golkar tidak bisa menjalankan berbagai agenda politik.

“Karena itu harus dilakukan solusi menyeluruh bagi konflik tersebut melalui langkah islah rekonsiliasi. Dan satu-satunya jalan adalan munas rekonsiliasi,”

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan penyelesaian persoalan dualisme kepengurusan di Golkar lewat mekanisme internalnya dan tidak menetapkan kepengurusan mana yang sah, apakah hasil Munas Bali atau Munas Ancol. Saat ini ada dua kepengurusan Golkar dari dua hasil Munas yang berbeda. Hasil Munas Golkar di Bali telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum, sedangkan hasil Munas Golkar di Ancol telah memilih Agung Laksono menjadi Ketua Umumnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca