Dualisme Kepengurusan Golkar Dan PPP Jadi Batu Sandungan DPR

0

Jakarta – Pengamat politik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pesimis jika DPR bisa langsung bekerja secara efektif setelah berakhirnya masa reses pada 10 Januari 2015 mendatang.

Dia memprediksi, perpecahan di tubuh partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan akan menjadi batu sandungan bagi kerja-kerja parlemen.

“Saya mengatakan ini masih tanda tanya besar. Mengapa begitu, karena konflik PPP dan Golkar belum selesai. Karena itu, konflik ini menjadi sandungan,” katanya dalam diskusi dengan tema “Presiden Baru, Politik Pecah Belah, dan Keharusan Regenerasi Elit Politik,” di Jakarta, Senin (22/12).

Menurutnya, di awal tahun mendatang, DPR masih akan kesulitan bekerja secara efektif. Dua partai anggota parlemen, yaitu PPP dan Golkar akan terus disibukkan dengan urusan internalnya yang menyangkut persoalan dualisme kepengurusan di tubuh partainya.

Kendati pemerintah tetap bisa menjalankan programnya tanpa kehadiran DPR yang utuh, namun pemerintah masih memerlukan DPR yang solid untuk membahas berbagai kebijakan yang direncanakan pemerintah.

“Mereka (DPR) bisa berjalan dengan alat kelengkapan yang utuh. Tapi ini bisa jadi bargaining dari Golkar yang saat ini dua kelompok dan PPP yang juga dua kelompok. Sehingga, ini belum tentu berjalan mulus,” tandasnya.

Sebastian sendiri khawatir tidak produktifnya DPR akan berbahaya bagi keberlangsungan lembaga legislatif itu. Tetapi, lanjutnya, masalahnya baru pada tahun 2015 DPR bisa membicarakan berbagai persoalan di lembaga itu.

“Karena itu saya ingin mengatakan begini, kita memasuki tahun 2015 tidak dengan optimisme yang luar biasa. Kita mengakhiri 2014 dengan begitu banyak persoalan dengan pesimisme, dengan harapan yang sebetulnya sangat tipis. Yang buat tipis itu justru perilaku elitnya, terutama di Senayan,” tutupnya.

Sebagai informasi, DPR pada masa sidang perdananya belum bekerja secara efektif karena dilanda konflik antara Koalisi merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Sebelum memasuki masa reses pada 6 Desember lalu, praktis DPR hanya menyelesaikan sebuah produk legislasi yaitu revisi atas UU MPR, DPR, DPRD dan DPD yang menjadi kesepakatan damai antara KMP dan KIH di parlemen.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca