Dua Kepengurusan Golkar Beda Munas Resmi Daftar Ke Kemenkumham

1
Munas Golkar Ancol Hari Kedua

Jakarta – Dua kubu Golkar versi Munas yang berbeda akhirnya secara resmi sudah mendaftarkan kepengurusan hasil Munas masing-masing kepada Kementerian Hukum dan HAM. Menyusul DPP Golkar versi Munas Bali yang sudah menyerahkan laporan hasil Munas pukul 08.00 pagi tadi, DPP Golkar versi Presidium Penyelamat Partai mendaftarkan kepengurusan hasil Munas Ancol sore hari tadi.

Pendaftaran kepengurusan hasil Munas Ancol kepada Kementerian Hukum dan HAM disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso yang mewakili Agung Laksono. Tidak jauh berbeda dengan DPP Golkar hasil Munas Bali, Priyo bisa menemui secara langsung Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly.

Kedatangan mantan Wakil Ketua DPR itu di Kementerian Hukum dan HAM didampingi oleh Ketua Bidang Kaderisasi Agun Gunanjar dan Ketua Bidang Hukum dan HAM Laurens Siburian yang sudah tiba lebih awal.

“Hari ini kami resmi telah mendaftarkan kepengurusan hasil Munas ke 9 Partai Golkar ke Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang didampingi oleh Ibu Dirjen AHU untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana UU partai politik pasal 273,” jelas Prioyo usai bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM di kantornya di Jakarta, Senin (08/12).

Priyo beralasan Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, tidak bisa menyerahkan secara langsung karena masih terjebak macet, sementara Menteri Hukum dan HAM harus segera berangkat ke Jogjakarta. Karena dirinya bisa lolos dari macet, maka Priyo pun mewakili Agung Laksono untuk menyerahkan hasil Munas Ancol yang baru ditutup siang tadi.

“Pak Agung Laksono kejebak macet dan saya lolos dari macet, didampingi pak Lauren dan pak Agun Gunanjar dan hari ini kami senang bisa menemui secara langsung menteri Hukum dan HAM di Republik ini,” pungkasnya.

Dia optimis nantinya, kepengurusan hasil Munas Golkar di Ancol akan mendapatkan pengakuan. Justru bahasa tubuh Menkumham Yasona H. Laoly menurutnya memberikan respon yang positif. “Kok tanda-tandanya gak ada kalau beliau (Menkumham) mau menolak. Malah, ada tanda-tanda kebaikan untuk pengurus yang kami sahkan di Munas ini,” tukasnya.

Sebagai informasi, Golkar mempunyai dua kepengurusan yang berbeda setelah ada dua Munas ke IX di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Munas Golkar di Bali telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umumnya, sementara Munas Golkar di Ancol menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Pagi tadi Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie telah mendaftarkan jajaran kepengurusannya dan secara langsung ditemui oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca