DPR Dikejar Waktu Revisi UU Pilkada

0
Ade Komaruddin, Ketua Fraksi Golkar di DPR

Jakarta – Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komaruddin menyatakan DPR dikejar waktu untuk merevisi UU Pilkada setelah Perppu Pilkada disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.

“Jadi, ini tahapan-tahapannya betul-betul dikejar waktu,” katanya dalam diskusi “Quo Vadis UU Pilkada” di Jakarta, Rabu (04/02).

Menurutnya, saat ini revisi UU Pilkada masih dibahas dan diharmonisaikan di Badan Legislasi. Selanjutnya, revisi UU Pilkada akan disahkan sebagai UU inisiatif di paripurna DPR. Kemungkinan, kata Ade, revisi tersebut baru bisa rampung pada Jumat mendatang atau awal pekan depan.

“Setelah itu Ampres (Amanat Presiden) dari Presiden keluar. Setelah Ampres dari Presiden keluar, kita bahas dalam tempo 4 hari. 10 sampai tanggal 14 (Februari). Setelah itu kita putuskan dalam sidang paripurna,” tukasnya.

Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu, Perppu Pilkada akhirnya disahkan oleh DPR karena harus diputuskan sebelum DPR memasuki masa reses pada 18 Februari mendatang. Sebab, apabila DPR sudah memasuki masa reses dan Perppu Pilkada tidak disahkan, maka secara otomatis Perppu akan berlaku.

Namun demikian, Perppu Pilkada dirasa masih kurang implementatif. Karena itu, ucapnya, DPR akhirnya tetap menyetujui Perppu Pilkada, meskipun kemungkinan besar Perppu tidak implementatif secara hukum kepada masyarakat.

“Makanya kita (akan) revisi dalam tempo yang singkat itu, supaya Pilkada jalan implementatif UU nya, dan tidak banyak persoalan yang muncul karena peraturan perundang-undangan yang tidak kuat,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca