Dimyati Ingatkan Pemerintah Tidak Intervensi PPP

2

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali (SDA), Dimyati Natakusumah, mengingatkan pemerintah agar tidak lagi mengintervensi partai berlambang Ka’bah itu. Sebab, terbitnya SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dianggap sudah melangkahi UU parpol pasal 32 dan 33.

“Dengan kejanggalan yang ada, saya mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak intervensi apalagi memecah belah partai yang berazaskan Islam,” katanya di Kantor DPP PPP Jakarta, Minggu (09/11).

Dia menyatakan, saat SK Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) dikeluarkan pada 28 Oktober, Menkumham Yasona H. Laoly baru sehari dilantik. Padahal, jika merujuk kepada aturan yang ada SK tersebut perlu dicatatkan terlebih dulu ke percetakan negara. “Tapi tanggal yang sama surat itu sudah beredar,” lanjutnya.

Padahal, ungkapnya, apabila ada pihak yang bersengketa, maka pengadilan-lah yang menjadi tempat menyelesaikan sengketa. Semua keputusan mengenai pihak yang bersengketa harus menunggu keputusan Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari dan Mahkamah Agung dalam waktu 60 hari. “Saya berharap Menkumham saat ini banyak belajar dan tidak main koboi-koboian,” tegasnya.

Dia menganggap keputusan PTUN 6 November lalu sudah tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihaknya. “Sudah sesuai dengan harapan kita. Karena itu semua pihak harus hormati keputusan ini,” pungkasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca