Demokrat Desak DPR Gunakan Hak Interpelasi Soal BBM

1

Demokrat

Jakarta – Fraksi Partai Demokrat (PD) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah yang telah menetapkan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada Presiden dan Pemerintah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan BBM ini,” ucap Ketua Fraksi PD, Edhie Baskoro Yudhoyono, ketika memberikan keterangan resmi di ruang Fraksi Partai Demokrat di komplek DPR Jakarta, Selasa (18/11).

Demokrat berpendapat, kenaikan harga BBM saat ini justri tidak tepat. Sebab, saat ini harga minyak mentah dunia justru mengalami penurunan tajam dan jauh di bawah harga asumsi APBNP 2014 yang ditetapkan sebesar 105 dolar per barel. Selain itu, defisit anggaran dan keuangan negara juga dipandang masih dalam keadaan aman.

“Apalagi tahun lalu harga BBM baru dinaikkan sementara tahun 2014 tarif dasar listrik dan bahan bakar gas juga mengalami kenaikan. Keadaan ini akan membebani masyarakat kita karena harga-harga barang kebutuhan masyarakat pasti akan mengalami kenaikan,” lanjutnya.

Menurutnya, kendati Pemerintah memiliki kewenangan menaikkan harga BBM, FPD meminta Presiden dan Pemerintah menjelaskan kenapa BBM mengalami kenaikan tahun ini. Selain itu, FPD juga menganggap perlu ada penjelasan mengenai dana kompensasi kenaikan BBM untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

Sekjen PD ini tidak memungkiri bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menaikkan harga BBM di masa lalu. Namun, dia menganggap, pada masa SBY harga minyak mentah memang mengalami kenaikan. “Tapi pada waktu itu, harga BBM cenderung naik,” ucapnya.

Sementara itu, Waketum Demokrat Agus Hermanto menganggap kebijakan kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan SBY sudah sesuai dengan UU APBN pada waktu itu. “Bahkan sebelumnya pun sudah diyakinkan bahwa dana kompensasi betul-betul ke rakyat miskin,” jelasnya.

Dia menyatakan, kendati saat ini pemerintah tidak memerlukan izin DPR ketika menaikkan harga, namun ada persyaratan khusus bagi kenaikan harga BBM, yaitu harga minyak dunia naik 15 persen dari asumsi harga minyak mentah di APBN sebesar 105 dolar per barel. “Padahal sekarang harga BBM turun. Ini bisa saja berindikasi melanggar UU,” tutupnya.

Apa yang diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrat ini, menyusul desakan serupa yang dilakukan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siang tadi. Fraksi PKS setelah melakukan rapat fraksi maka memutuskan mendorong anggota DPR menggunakan Hak Interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan pemerintahan Jokowi menaikan harga BBM Subsidi.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (17/11) malam, sepulang dari lawatannya keluar negeri, Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM Subsidi. Dengan didamping oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Jokowi mengumumkan kenaikan harga Premium dari Rp.6.500 menjadi Rp.8.500 atau naik sebesar Rp 2.000 per liter. Sementara untuk Solar juga mengalami kenaikan Rp 2.000 perliter dari Rp.5.500 menjadi Rp.7.500 per liter. Harga baru berlaku efektif sejak pukul 00.00 WIB pada Selasa (18/11).

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca