Dapat Giliran Fit Dan Proper Test Di DPR, Robby Arya Barata Berniat Perkuat Fungsi Pencegahan KPK

0

Jakarta – Komisi III kembali melanjutkan fit dan proper test kepada calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi posisi Busyro Muqodas yang masa jabatannya akan berakhir pada 10 Desember mendatang.

Hari ini Robby Arya Barata mendapatkan giliran menyampaikan visi-misinya di hadapan anggota Komisi III. Sebelumnya, pada Rabu (03/12) kemarin fit dan proper test dilakukan terhadap Busyro Muqoddas. Seharusnya, fit dan proper test

Dalam paparannya, salah satu niat Robby Arya Barata adalah memperkuat fungsi pencegahan KPK. Menurutnya, harus ada pejabat KPK yang menguasai bidang pencegahan. “Di bidang pencegahan ini, musti ada orang di KPK yang menguasai pencegahan. Saat ini belum ada, lebih banyak di penindakan,” katanya di ruang rapat komisi III jakarta, Kamis (04/12).

Selain itu, dia juga menyarankan, masa jabatan bagi pimpinan KPK cukup satu periode. Sebab, ucapnya, pejabat KPK bukanlah pejabat publik biasa yang acapkali mendapatkan tekanan psikologis. “Saya usul satu periode, tapi 5 tahun. Saya kalau dipilih oleh KPK, tidak mau mencalonkan kembali,” tukasnya.

Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman yang menjadi pimpinan sidang menilai statemen calon pimpinan KPK itu mencerminkan visi-misi di bidang pencegahan. “Ini mazhab pencegahan, dengan tadi misi yang sangat mengesankan. Yang mana yang sesuai dengan kejiwaan teman-teman (anggota DPR), saya ga tau jiwa masing-masing,” katanya.

Politisi PDIP Junimart Girsang mengingatkan bahwa suasana kebatinan pejabat di KPK bisa saja berubah dan terpengaruh oleh situasi dan kondisi di dalam komisi anti rasuah itu. Dia khawatir, jika nantinya terpilih sebagai pimpinan KPK pandangannya justru berubah. “Nantinya mudah-mudahan tidak terjadi, pak Robby akan mempunyai naluri menangkap,” tegasnya.

Karena itu, Junimart meminta Robby menjelaskan apa yang dia maksud dengan fungsi pencegahan itu. Menanggapi pertanyaan tersebut, Robby menganggap pencegahan bisa mengurangi peluang terjadinya korupsi. Seharusnya, ungkapnya, dalam setiap business proses, harus bisa diintegrasikan dengan fungsi pencegahan. “Sebetulnya, oleh para pakar, fungsi pencegahan inilah yang harus diutamakan,” tuturnya.

Robby menyampaikan, jika dirinya berhasil menjadi pimpinan KPK, dia akan berupaya membuat draft RUU pencegahan korupsi. Sehingga, konsepsi tentang pencegahan korupsi bisa dituangkan dalam sebuah UU. “KPK memang sudah ada pencegahan, karena di UU KPK memang ada. Tapi, faktanya tidak berjalan dengan baik,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca