Benny : Aneh Sikap KIH Tolak Pasal Yang Wajibkan Pemerintah Jalankan Hasil Rapat Komisi

7

Jakarta – Mantan Ketua Pansus UU MD3, Benny K. Harman, mengaku heran mengapa fraksi yang tergabung dalam KIH menolak UU MD3 yang mengamanatkan hasil rapat kerja DPR wajib dilaksanakan pemerintah. Dia mengungkapkan, ketentuan bahwa hasil rekomendasi rapat kerja komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memang sudah semestinya dilaksanakan pemerintah.

“Karena rekomendasi adalah hasil kesepakatan dua pihak. Presiden diwakili menterinya dan dewan diwakili alat kelengkapan dewan,” katanya di gedung DPR Jakarta, Kamis (13/11).

Menurutnya, bagaimana pun sebuah rekomendasi dalam rapat kerja DPR adalah hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Apalagi, selama ini banyak hasil rekomendasi di rapat kerja komisi DPR yang begitu saja diabaikan oleh pemerintah.

“Maka itu, kita laksanakan kesepakatan di situ (UU MD3) bahwa wajib dilaksanakan pemerintah,” ucap politisi yang saat ini menjabat Ketua DPP Demokrat itu.

Benny justru bertanya-tanya, untuk apa masing-masing komisi di DPR melakukan rapat kerja, jika hasil dari rapat kerja tersebut tidak bisa dilaksanakan pemerintah. “Kalau begitu untuk apa capek-capek rapat, toh akhirnya ke laut juga,” tandasnya.

Dia menyatakan, penggunaan hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, sudah diatur di dalam UUD. Oleh karena itu dia mengaku heran apabila partai yang tergabung dalam KIH mempermasalahkan soal mekanisme penggunaan hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat itu. “Ada kekhawatiran di luar akal sehat berpolitik. Maka saya usulkan KIH pelajari pasal tersebut sebaik-baiknya,” bebernya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca