Ada 18 Daerah Otonomi Baru, KPU Ingin Anggaran Ditambah

0

Rapat dengar pendapat -KPU

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginginkan adanya penambahan anggaran KPU untuk mengantisipasi pembentukan Daerah Otonomi Baru dan penyelenggaraan pilkada serentak sesuai amanat Perppu No. 1 tahun 2014. Pada tahun 2015 mendatang, akan ada 204 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan, akan terjadi peningkatan beban kerja KPU karena pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Saat ini, ada 14 Daerah Otonomi Baru dan akan bertambah 4 DOB menjadi 18 DOB.

Jika sebelumnya unit satuan kerja KPU hanya berjumlah 531 unit kerja yang tersebar di 440 Kabupaten/Kota dan 33 Provinsi, dengan bertambahnya 18 DOB tersebut nantinya unit satuan kerja KPU secara nasional akan mencapai 549 buah.

“Jadi penambahannya signifikan, tapi anggarannya tidak signifikan,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU dan Komisi II di gedung DPR Jakarta, Senin (24/11).

Apalagi, lanjut Husni, anggaran yang tersedia selama ini juga belum mengantisipasi pemilihan Kepala Daerah serentak sesuai dengan amanat Perppu 1 tahun 2014 tentang Pilkada.

Padahal, jika merujuk kepada Perppu yang diterbitkan oleh pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, KPU akan menjadi penanggungjawab pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015 mendatang. “Sementara untuk jalankan tugas sebagai penanggungjawab belum ada satu sen pun anggaran,” jelasnya.

Menurutnya, setengah dari jumlah anggaran KPU saat ini yang nilainya sebesar Rp. 1,1 T lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Bahkan, jika ditambahkan biaya operasional kantor, pemakaian anggaran mencapai 67,5 persen. Kendati demikian, hanya 25 persen dari jumlah kantor KPU di seluruh Indonesia dengan status hak milik negara yang dikelola KPU. “Selebihnya menikmati kebaikan Kepala Daerah dengan dipinjamkan kantor,” tandasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca