Sangat Disayangkan, DPD Tidak Dilibatkan Dalam Pembahasan Revisi UU MD3

0

DPD-Dialog-Kenegaraan
Jakarta – Pengamat politik Indria Samego menyayangkan tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau lebih dikenal dengan sebutan UU MD3.

Padahal, ungkapnya, UU MD3 selain mengatur DPR, juga mengatur kewenangan DPD. Apalagi DPD sebenarnya, posisinya sejajar dengan DPR. “Kan aneh, mengatur rumah orang, tapi yang punya rumah tidak diajak,” katanya saat ditemui usai diskusi dialog kenegaraan di gedung DPD di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Rabu (03/12).

Menurutnya, DPD masih dianggap tidak mempunyai kekuatan apa-apa secara politis kendati Mahkamah Konstitusi sudah mengamanahkan pelibatan DPD dalam proses pembuatan UU. Terutama yang menyangkut persoalan desentralisasi dan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, dia menyarankan DPD melakukan lobby kepada partai politik yang ada di parlemen, di samping juga dengan berbagai pressure group agar DPR bisa mengubah sikapnya. Dia percaya, apabila DPD bisa mengambil hati partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, maka penguatan fungsi DPD di bidang legislasi bisa berjalan.

“Saya kira KIH dalam posisi yang lebih defensif. Yang ofensif terus ini kan KMP. Jadi, dengan KMP itulah yang bisa mengubah supaya DPD itu bisa diperhitungkan. Kalau tidak, (DPD) dianggapnya anak bawang aja,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengungkapkan, anggota DPD harus melepaskan diri dari anggapan bahwa seolah-olah DPD adalah “adik kandung” DPR. “DPR ini lahir dari tuntutan rakyat mengisi reformasi. Kekuatan DPD diharapkan penyeimbang dalam demokrasi,” tegasnya.

Apalagi, ungkapnya, MK sudah memberikan putusan yang tegas bahwa pelibatan DPD dalam pembuatan UU adalah perintah konstitusi. Karena itu, dia meyakini, jika DPR tetap dengan sikap politik tidak melibatkan DPD dalam pembahasan UU, maka DPR tidak hanya akan berhadapan dengan DPD. “Sebetulnya mereka mempertaruhkan hal besar, ketidakpercayaan dalam pemilu berikutnya,” tegasnya.

Dia menambahkan, DPR tidak selayaknya menutup pintu terhadap peran serta DPD dalam pembahasan UU. Dia menyatakan, jika upaya pembicaraan yang dilakukan DPD tidak ditanggapi, pihaknya siap berhadap-hadapan dengan DPR. “Kita mempersiapkan langkah politik dan tegas. Langkah politik itu sudah kita desain,” tandasnya tanpa menjelaskan lebih jauh langkah politik apa yang akan disiapkan.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca