Pemerintah akan keluarkan PP, Newmont dan Freeport bisa dikecualikan UU Minerba

1

tambang-freeport

Jakarta – Rapat Koordinasi energi yang diadakan Jumat pagi, 27 Desember 2013 di kantor Kementerian Koordinator Ekonomi, pemerintah kembali membahas Penerapan Undang Undang Mineral dan Batubara ( UU Minerba ) No.4 tahun 2009. Dalam rapat yang di hadiri  oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro diputuskan Pemerintah tetap konsinten menerapkan Aturan dalam UU Minerba perihal larangan export mineral mentah.

[ads2][ads1]

Pemerintah juga akan mengatur lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah melakukan pengolahan Minerba, dimana bagi perusahaan tersebut akan tetap di bolehkan melakukan export. Namun bagi perusahaan yang belum melakukan pengolahan sama sekali tetap dilarang melakukan export. Pemerintah mencoba “mencari solusi” atas isi UU Minerba yang tidak menyebutkan berapa persen pengolahan yang harus dilakukan didalam negeri sebelum di export.

“Bagi perusahaan yang sudah melakukan pengolahan akan diatur lebih lanjut dalam PP yang baru. PP ini akan dikeluarkan sebelum 12 Januari 2014,” ujar Jero Wacik Menteri ESDM setelah rapat Koordinasi.

Jero Wacik memastikan, Pemerintah akan melaksanakan UU Minerba secara konsisten, dan bagi perusahaan yang belum membangun smelter tidak diizinkan melakukan ekspor bahan mentah mineral. “Sejak 12 Januari 2014, ekspor mineral mentah tidak akan diizinkan. Perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pengolahan dan pemurnian tidak dibolehkan lagi mengekspor mineral mentah,” katanya

PP tersebut akan dikeluarkan sebelum tenggat penerapan UU Minerba tanggal 12 Januari 2014. Namun, Jero Wacik tidak menjelaskan secara rinci isi dari PP yang berisi aturan bagi perusahaan yang telah melakukan hilirisasi tersebut, karena masih dalam pembahasan dalam internal pemerintahan. “Kami sangat serius membahas UU Minerba ini karena menyangkut kehidupan pertambangan dan nilai tambah, termasuk lingkungan hidup masa kini dan masa depan,” katanya

Terkait apakah PP tersebut ada perlakuan khusus untuk PT. Freeport dan PT. Newmont, secara tegas Jero membantah hal tersebut. “Bukan, siapa saja pokoknya yang masuk dalam kriteria itu maka memenuhi,” tegas Jero.

Saat ini, ada beberapa perusahaan mineral tambang yang beroperasi di Indonesia seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, telah memiliki smelter hilirisasi untuk pengolahan. Perusahaan-perusahaan tersebut mempertanyakan implementasi UU Minerba yang segera berlaku efektif, terutama mengenai spesifikasi kandungan bahan mineral yang boleh diekspor dan hal teknis lainnya terkait pengolahan dan pemurnian. Perusahaan tersebut juga mengancam akan mengurangi karyawannya jika penerapan UU Minerba tetap dilaksanakan yang akan menimbulkan pengurangan kapasitas Produksi akibat pelarangan export.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca