Konflik Golkar Bisa Diselesaikan Dengan Berbagi Kekuasaan Antara Kedua Kubu

1

Jakarta – Kepala Pusat Kajian Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Bakrie M.Badaruddin menilai ada dua pilihan dalam penyelesaian konflik internal di Partai Golongan Karya (Golkar). Kedua hal itu adalah politik dan hukum.

“Kalau politik ya untuk mencari konsensus, bahasa populernya islah. Masing-masing pihak harus rela untuk take and give. Harus bisa berbagi kekuasaan di internal partai,” katanya saat dihubungi fren247, Jumat (12/12).

‎Dia melanjutkan, untuk penyelesaian hukum dapat dilakukan via pengadilan tapi hal itu bisa relatif lama dan memakan biaya. ‎Kalau menunggu hasil yang dilakukan tim dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kemungkinan akan lebih lama lagi karena bisa diulur-ulur.‎

“‎Secara politik, Menkumham dari PDIP punya kecenderungan untuk diuntungkan bila Golkar pecah, tidak solid, agar Golkar tidk semakin memperkuat posisi tawar politik Aburizal Bakrie (ARB) maupun Jusuf Kalla (JK),” ujar dia.

Selain itu Badaruddin juga menilai jika Golkar dibawah ARB maka akan memilih sebagai oposisi yang akan menjadi penyeimbang pemerintah.‎ Namun, jika Golkar di bawah Agung Laksono yang diperngaruhi JK juga tidak akan menguntungkan PDIP.

“Karena ketika JK semakin kuat, maka tarik menarik kepentingan dan power struggle di internal pemerintahan akan semakin alot. Dan ini akan mempersulit penguasaan PDIP di pemerintahan‎,” jelas pria yang akrab disapa Badar ini.

‎Jadi menurutnya, bagaimana pun cara yang ditempuh, Golkar harus mengkonsolidasikan diri. Hal itu agar tidak semakin tertinggal dalam dinamika politik.

“Dalam perspektif publik dan dinamika demokrasi, lebih baik Golkar mengambil peran penyeimbang atau oposisi agar prinsip checks and balances dapat terimplementasi dengan baik dalam demokrasi kita,” pungkas dia.

Lebih lanjut, Badar mengatakan bahwa ‎Golkar selama ini selalu ada dalam lingkaran kekuasaan dan perolehan suaranya dari pemilu ke pemilu cenderung stagnan. Maka Golkar perlu melakukan pendekatan yang berbeda untuk lebih dekat dengan rakyat.

“Hal itu untuk merealisasikan moto nya yaitu Suara Golkar Suara Rakyat.‎ Pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan memerankan sebagai opisisi terhadap pemerintahan,” tandasnya.‎

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca