Indonesia Harus Patuhi UNCLOS Dalam Wujudkan Poros Maritim Dunia

1

Jakarta – Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia mengadakan sebuah diskusi bertajuk Natuna Arena Kepentingan Mafia, Politik Lokal, Pencitraan Jakarta dan Kepentingan Nasional. Diskusi ini membahas Poros Maritim yang digaungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).

Pengamat Kajian Ilmu Geopolitik Puspol Suryo AB mengatakan bahwa rencana tersebut tidak boleh melanggar Hukum Internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus mematuhi Hukum Internasional tersebut dalam mewujudkan poros maritim dunia.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Nasional Jakarta ini menjelaskan bahwa dalam mematuhi hukum internasional tersebut juga harus mengacu pada Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Kelautan dan Perikanan. “Kita jangan sampai melanggar kepentingan nasional sendiri dan idealnya basis pengambilan kebijakan harus dikaitkan juga dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam UNCLOS,” katanya di Bakoel Coffee, Cikini-Jakarta, Jumat (12/12) .

Lebih lanjut Suryo menambahkan, bagi Indonesia UNCLOS 1982 mempunyai arti penting dan strategis karena mengandung asas kepulauan yang selama dua puluh lima tahun diperjuangkan secara terus-menerus oleh para tokoh terbaik bangsa dan berhasil memperoleh pengakuan resmi dunia internasional. Dia menegaskan, UNCLOS menjadi dasar pengakuan Indonesia oleh dunia sebagai negara kepulauan atau archipelago state.

Konsekuensi logisnya menurut pandangan Suryo bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara otoritatif memberi hak dan kewajiban kepada Indonesia untuk mengelola wilayah laut. Selain itu, lanjut dia, Konvensi Hukum Laut PBB tersebut juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara pantai seperti Indonesia untuk menentukan batas laut baik Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga landas kontinen.

Terkait hal itu, Suryo mengaku keberatan dengan sikap pemerintah Indonesia yang sering mencontohkan Australia dalam kasus kebijakan penenggelaman kapal yang tertangkap melakukan illegal fishing. Terkait kapasitas kepentingan, Suryo menilai pandangan Indonesia dan Australia jelas berbeda.

“Australia bisa saja menindak tegas kapal ilegal asing yang masuk wilayahnya karena mereka tidak terikat dan tidak punya kepentingan di UNCLOS. Jangan sampai kita terpancing karena jika tidak peduli dengan ketentuan UNCLOS maka negara lain juga akan melakukan hal serupa,” ujar Suryo.

Suryo menyimpulkan, untuk menghindari ketegangan Indonesia dengan negara-negara kawasan lainnya, pemerintah seharusnya menempuh jalur diplomasi atau pendekatan multilateral dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia di UNCLOS seperti Cina, Filipina, Thailand, Malaysia dan Vietnam.‎

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca