Dahlan Iskan & Chatib Basri Disebut Sengaja Lepas BUMN

1

dahlan-iskanJAKARTA РIndonesia Corruption Watch (ICW) menganggap lucu pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri terkait gugatan undang-undang keuangan di Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan melepas BUMN dari keuangan negara.

Sekedar mengingatkan, pada 21 Oktober 2013, Chatib mengaku hanya menunggu keputusan MK terkait gugatan yang diajukan.

“Lucu kan, kalau memang sudah diputuskan MK, ya berarti sudah final dan harus dijalankan. Artinya, saya mencurigai kuat bahwa Menteri Keuangan tahu tentang rencana busuk itu,” ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Fariz, di Cikini, Minggu (17/11/2013).

Selain Menkeu, Donald pun menaruh curiga akan keterlibatan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam gugatan undang-undang tersebut.

“Pemohon itu kan Forum BUMN, tentunya mereka meminta izin dulu dong sama Pak Menteri sebelum mengajukan gugatan itu,” kata Donald.

Sebagaimana diketahui, Dahlan memiliki kepentingan dalam Pemilu 2014. Sebagai calon presiden dalan konvensi Partai Demokrat, bos media itu tentu membutuhkan dana segar untuk kampanye. “Patut dicurigai dan ditelisik lebih dalam lagi soal posisi Dahlan sekarang,” kata dia.

“Seharusnya, para menteri dapat mengambil sikap lebih bijak atas gugatan yang diajukan ke MK itu. Dengan dilepaskan sebagai keuangan negara, tentunya akan membuat BUMN lebih mudah menyalurkan dana segar bagi partai politik. Terlebih, tidak adanya pengawasan BPK di situ,” tuturnya.

Sebagai informasi, pejabat BUMN yang tergabung dalam Forum Hukum BUMN mengajukan permohonan uji UU Keuangan Negara untuk dapat memisahkan kekayaan BUMN dan kekayaan negara, dengan melakukan uji undang-undang di MK.

Dengan terpisah dari kekayaan negara, maka keuangan BUMN akan tertutup dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). selain itu, dasar didirikanya BUMN di Indonesia bukan hanya untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945 juga bisa melenceng. (wdi)

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca