Berserikat dalam Korupsi

2

Dalam sebuah acara di televisi swasta, Juru Bicara KPK Johan Budi menyampaikan bahwa kasus yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar adalah kasus yang menarik. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan beberapa komponen dalam negara, yakni eksekutif, yudikatif, legislatif, dan swasta.

Pernyataan juru bicara KPK ini patut untuk menjadi perhatian kita bersama, mengingat korupsi ternyata sudah masuk ke semua relung penyelenggara negara. Bahkan, yudikatif yang direpresentasikan oleh MK, yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir keadilan, telah runtuh oleh tsunami korupsi.

Dalam konsep politik modern, terdapat tiga pilar kuasa yang kemudian dikenal dengan trias politika. Adalah John Lock dan Montesquei yang pertama kali memperkenalkan konsep pemerintahan modern ini. Konsep trias politika adalah upaya bagaimana pemisahan kekuasaan dilakukan untuk meminimalisasi absolutisme kekuasaan yang cenderung curang dan korup. Kekuasaan dibagi menjadi tiga pilar, yakni legislatif, lembaga yang bertugas membuat undang-undang, eksekutif lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif, lembaga yang mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan yang melanggar undang-undang.

Konsep trias politika ini hampir digunakan di semua negara modern yang menganut asas demokrasi. Pada awalnya konsep ini adalah antitesis dari kecenderungan bentuk pemerintahan monarki yang tanpa pengawasan dan berlaku sewenang-wenang. Sebagaimana perkataan masyhur Raja Prancis Louis XIV “L’etat cest moi. (negara adalah saya)” sehingga dengan pembagian kekuasaan ala trias politika diharapkan akan menghasilkan sistem kekuasaan yang adil dan terkontrol, karena ada fungsi check and balance antarlembaga tersebut.

Namun teori tersebut seketika runtuh, setidaknya oleh fenomena suap yang menjerat ketua MK. Karena tiga pilar trias politika tersebut berserikat untuk melakukan korupsi. Eksekutif dalam hal ini direpresentasikan oleh Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, Chairun Nisa, anggota DPR dari Golkar yang mewakili legislatif, dan Akil Mochtar, ketua MK, yang merupakan elemen yudikatif.

Nah sampai di sini, ketika ketiga pilar demokrasi tersebut berserikat dalam korupsi, bisa dibayangkan bagaimana implementasi hukum di negara ini. Benar, bahwa demokrasi mengingkari personalisasi negara. Namun, jika elemen-elemen penyangga tegak dan kokohnya negara sudah digerogoti praktik korupsi, maka bisa dipastikan keruntuhan negara tinggal menunggu waktu. Dan terbukti, kasus suap Akil Mochtar telah melahirkan gelombang ketidakpercayaan masyarakat yang luar biasa terhadap MK yang selama ini oleh publik dianggap sebagai lembaga negara yang cukup bersih.

Mentalitas Personal
Semua sepakat bahwa sistem yang baik akan mampu membangun demokrasi di negara ini. Namun, sistem saja rasanya tidak cukup. Sistem yang andal harus diimbangi dengan mentalitas personal para aparaturnya. Fenomena suap MK setidaknya menjadi bukti bahwa pembangunan sistem saja, tanpa diimbangi oleh karakter personal para aparaturnya, akan mengalami keropos. Ibarat ungkapan, the man behind the gun, manusia di balik senjata. Sebaik apa pun senjata, jika orang yang mempergunakannya bisa dipercaya dan bertanggung jawab, maka senjata tersebut akan digunakan untuk hal yang baik. Senjata sehebat apa pun tidak akan mampu melukai orang, tanpa manusia yang mengoperasikannya. Dalam konteks bernegara, sistem sebaik apa pun, jika dimainkan oleh aparatur yang korup akan selalu mudah dicari celah untuk berbuat curang.

Dengan demikian, membangun mental aparatur bangsa ini merupakan keniscayaan. Perserikatan terburuk adalah ketika perserikatan jahat itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Jika Undang Undang Dasar 1945 memberi kebebasan berserikat dan berkumpul, itu semata-mata bukan untuk menghancurkan negara. Kerja sama dan tolong-menolong hanya dalam rangka kebaikan, tidak boleh sebaliknya. Wala ta’awanu alal-ismi wal-udwan (dan janganlah bekerja sama dalam hal dosa dan kejahatan, QS 5:2).

Bangsa ini terlalu lelah untuk mengatasi persoalan korupsi, karena korupsi di bangsa ini adalah sistemik, mengurat-akar dalam relung kehidupan masyarakatnya. Korupsi telah menjadi budaya yang menginternalisasi dalam mental dan karakter manusianya. Kendati demikian, kita tidak boleh takluk dan menyerah pada kejahatan kerah putih ini. Bangsa ini harus kuat dan optimistis menghadapi kompleksitas persolan korupsi yang sistemik. Salah satu upaya yang harus selalu dilakukan adalah mengikuti salah satu falsafah dalam lagu kebangsaan kitaIndonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya.

Memberantas korupsi harus dimulai dari jiwa para aparatur penyelenggara negara. Membangun karakter tangguh antikorupsi yang tidak akan mempan dengan berbagai godaan dan iming-iming korupsi merupakan benteng terampuh dalam memberantas korupsi. Setelah itu, yang tidak kalah penting adalah membangun badannya, yakni sistem antikorupsi yang mampu menutup rapat-rapat celah yang bisa dikondisikan oleh koruptor untuk mencuranginya. Kita semua berharap, korupsi di negeri ini akan mampu tereliminasi sedemikian rupa, atau setidaknya bisa terminimalisasi.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca