Bambang Widodo Umar : Polri Dibawah Presiden Alasan Prestise

2
Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto

Jakarta – Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Komisaris Besar Polisi Agus Rianto mengatakan bahwa kedudukan Polri saat ini sudah sesuai amanat reformasi tahun 1998. Dia menyebut, posisi Polri saat ini sudah tetap setelah beberapa kali bereksperimen menempatkan Polri di bawah sejumlah lembaga negara.

‎”Posisi Polri saat ini merupakan keinginan masyarakat seiring tuntutan reformasi dan inilah yang paling tepat setelah beberapa waktu yang lalu pernah berada di Kementerian maupun bergabung dalam ABRI, katanya saat dihubungi fren247, Senin (15/12).

Dia membenarkan bahwa Polri sekarang berada di bawah koordinasi presiden‎. Pasalnya hal itu memang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada BAB II Pasal 7. “UU tersebut merupakan tindak lanjut dari tuntutan reformasi sesuai penjelasan sebelumnya,” ujar dia.

Selain itu Agus meminta agar masyarakat selalu mengoreksi Polri. Hal itu agar instansi Polri dapat menjadi lebih baik ke depannya.‎ “‎Kami tetap mohon koreksi dari masyarakat agar bisa terus lebih baik,” tandas Agus.

Sementara itu, Pengamat Polisi Bambang Widodo Umar menilai bahwa ‎seharusnya Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya di beberapa negara, polisi berada di bawah koordinasi Kemendagri.

Kalau di negara-negara lain, polisinya di bawah Kemendagri, seperti di Belanda, di Perancis, di Jerman dan lain-lain. Tetapi di Indonesia tidak mau,” katanya, Senin (15/12).

Menurut Bambang, alasan Polri tidak mau berada di bawah Kemendagri karena alasan prestise‎. Pasalnya, bagi Polri berada di bawah presiden akan lebih terhormat dibandingkan di bawah kementerian apa pun.

“Sebetulnya problem nya masalah prestise, masalah kehormatan, kalau Polri di bawah presiden itu kan lebih terhormat dari pada di bawah kementerian-kementerian‎,” ujar dia.

Lebih lanjut, pria yang mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini juga mengatakan bahwa ‎Polri akan tetap mandiri bila berada di bawah presiden. Namun, Polri akan menjadi bagian organ politik yang digunakan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Di bawah presiden ini lah, Polri sudah mandiri, tidak diganggu oleh kementerian lain namun Polri menjadi organ politik ‎yang menjadi bagian untuk mengamankan kebijakan pemerintah,” tandas Bambang.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca