Bambang DH dan Kasus Jasa Pungut 2007, Akrobatik Hukum, Korupsi ?

4

Hari belakangan ini, publik di Surabaya ramai membicarakan ditetapkannya Bambang Dwi Hartono mantan Wakil Walikota Surabaya (2010-2013) sebagai tersangka Kasus Korupsi Jasa Pungut sewaktu menjabat sebagai walikota periode 2005-2010. Kasus Jasa Pungut (JAPUNG) ini terjadi tahun 2007 dimana dalam hal ini ada pembagian dana Jasa Pungut ke anggota DPRD Surabaya, dengan bersandar kepada aturan di Permendagri No.35 tahun 2002.

Terlepas dari kasus yang membelit Bambang DH, saya melihat sebagai awam, sebuah perilaku penegakan Hukum”akrobatik” dalam kasus Jasa Pungut (Japung) ini.

Ketidak laziman dari lama nya kasus ini disidik (dari 2007), juga tidak ikut ditetapkannya Bambang DH sebagai tersangka bersama 4 orang tersangka lain sebelumnya (Musyafak Rauf, Sukamto Hadi, Mukhlas Udin, Purwito), yang dianggap tidak terlibat dan hanya sebagai saksi. Juga Keanehan eksekusi dengan ketidakjelasan keberadaaan salinan keputusan Mahkamah Agung atas PK dari 4 terpidana, yang butuh 3 tahun diterima PN Surabaya (2010 vonis baru 2013 eksekusi).

Sedemikian tidak ada kah kepastian hukum di negeri ini? dan penegakan hukum demikian berliku dan berbelit?

Apakah ini yang menjadi sebab subur nya Mafia Kasus di peradilan Indonesia. Banyak peluang mengatur kasus Hukum dengan ketiadaannya kepastian dan lamanya proses mencari keadilan tersebut.

Saya kadang menduga, jangan jangan selama “masa tunggu” yang lama tersebut dan suasana penuh ketidak jelasan, para terdakwa ini sudah jadi “korban”. Menjadi korban pihak pihak yang menawarkan penyelesaian dan harapan bagi mereka. Entah siapa pihak tersebut, bisa jadi kelangan Penegak Hukum sendiri atau orang yang berkepentingan “mengendalikan” para terdakwa tersebut.

Hal yang sama pada kasus Bambang DH. Tidak bisa saya percaya sebagai orang awam, aksi akrobatik hukum yang mencengangkan ini. Bagaimana mungkin orang yang tadinya diputuskan tidak terlibat, tidak dianggap ikut bertanggung jawab walau legal formal Bambang DH penanggung jawab setiap keputusan di Pemda Surabaya, beberapa tahun kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lebih mencengangkan lagi pernah duduk kembali sebagai pejabat kota (wakil walikota) dan mencalonkan diri sebagai Gubernur dalam PILKADA Agustus 2013 lalu.

Akrobatikk hukum yang dipertontonkan penegak hukum khusus nya kepolisian ini memang mencengangkan, sulit dipercaya, tapi terjadi didepan mata. Baru saja Bambang DH maju sebagai Calon Gubernur dalam PILKADA lalu dan mengantongi surat keterangan dari kepolisian, berkelakuan baik, tidak sedang tersangkut perkara Pidana terkhusus Korupsi. Bagaimana mungkin dalam selang waktu hanya 3 bulan orang tersebut kemudian menjadi tersangka apalagi untuk kasus yang sudah sedemikian lama dan sudah ada vonis bagi tersangka lain. Sedemikian sulit mencari bukti? atau mencari cari bukti?

Saya masih tidak percaya dengan apa yang terlihat di tontonan AKROBAT HUKUM ini, dan pertunjukan ini masih terus berlangsung, entah akrobat apalagi yang nanti akan terjadi. Apa akan ada akrobat baru dengan penetapan tersangkan lain? Jika melihat bahwa keputusan JAPUNG ini sudah melalui proses Birokrasi yang melibatkan pihak yang bertangggung jawab di tahun 2007, dan punya kewenangan untuk itu. Mulai dari Walikota masa itu Bambang DH, yang menyetujui penyaluran JAPUNG atas saran keputusan Sekota Sukamto Hadi, Bagian penyusunan Program, Badan Pengelolaan Keuangan dan Bapeko (Ketuanya masa itu jika tidak keliru adalah Tri Rismaharini, Walikota saat ini), hingga ke Gubernur dan Mendagri.

Sisi lainnya jika membaca dari kasus ini tahun 2007 dan keputusan pemberian JAPUNG sudah melalui proses bertingkat, mulai dari team Pemkot, Walikota, naik usulan ke Gubernur dan ke Mendagri masa itu sehingga turun izin, rasanya sulit dimengerti awam seperti saya kenapa bisa di sebut Korupsi???
Ditambah lagi kenyataan bahwa pembagian JAPUNG ini juga terjadi didaerah daerah lain bahkan Pemda Propinsi Jawa Timur, dengan landasan paraturan yang ada masa itu, seperti Permendagri No.35 tahun 2002 dan peraturan lainnya.

Entahlah…………

Ferry Koto

Penggiat Perkoperasian dan Pendidikan, Dewan Pendidikan Surabaya, Direktur Center for National Strategic Studies (CNSS), Penggagas Gerakan Muslim Kuasai Media (GMKM)

Latest posts by Ferry Koto (see all)

MENARIK DIBACA

loading...

3 KOMENTAR

  1. Kondisi ini rasanya hanya akan melahirkan 2 jenis pemimpin :
    1. Pemimpin yang sibuk urusi diri cari selamat selama masa menjabat, tidak peduli apakah program untuk rakyat berjalan, tidak berani mengambil keputusan dan sikap
    2. Pemimpin yang memperkuat hanya diri dan kelompoknya, mendistribusi kekuasaan atas dasar transaksional dan DINASTI agar tetap aman saat tidak menjabat, bukan lagi kaderisasii untuk kebaikan.

Tanggapan Pembaca