Teguh Juwarno : Penghentian Kurikulum 2013 Tidak Perlu Persetujuan DPR

0

Jakarta – Anggota Komisi X DPR Fraksi PAN Teguh Juwarno mengungkapkan, langkah peenghentian sementara kurikulum 2013 yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memang tidak memerlukan persetujuan DPR.

“Tidak perlu. Tidak apa-apa,” katanya usai diskusi dengan tema “Mencari Kurikulum yang Maksimum” di Jakarta, Sabtu (13/12).

Menurutnya, persetujuan DPR mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya menyangkut alokasi anggaran yang sudah disetujui sebelumnya.

Dia tidak memungkiri, sejauh ini muncul penolakan dari berbagai daerah akibat kebijakan penghentian kurikulum 2013. Namun demikian, penolakan tersebut lebih disebabkan terhentinya pengadaan buku yang sudah terlanjur dicetak.

Teguh sendiri menilai, bahan ajar kurikulum 2013 yang sudah terlanjur dicetak tidak akan mubazir. Sebab, buku-buku tersebut masih bisa digunakan.

“Bukunya tetap bisa diadakan, karena ini bukunya bisa jadi buku pengayaan, buku tambahan referensi buat sekolah maupun para guru. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan kurikulum 2013 untuk sekolah yang baru menerapkan 1 semester dan yang belum sama sekali menerapkan. Bagi sekolah tersebut, untuk sementara kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2006 atau yang dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) . Kebijakan penghentian kurikulum 2013 ini kemudian memunculkan pro dan kontra karena bahan ajar kurikulum 2013 sudah terlanjur dicetak.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca