Pasca UN 2015

0

Ujian nasional akan berlangsung pada13-15 April untuk SMU/SMK sederajad dan 4-7 Mei untuk SMP sederajad. Sedangkanuntuk tingkat SD tidak diberlakukan UN. Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya,UN kali ini tidak mencekam lagi. UN sudah tidak lagi menjadi penentu kelulusan.Perbandingan hasil UN dan ujian sekolah sudah 50 : 50. Kelulusan siswadiserahkan kepada sekolah masing-masing.

UN sekarang apa adanya. Ini akanmenghilangkan stress pikiran yang menyertai UN tahun sebelumnya. Dulu yang stressbukan hanya siswa peserta ujian, tapi juga kepala sekolah yang apabila adasiswanya yang tidak lulus ujian maka jabatannya akan terancam dicopot. Demikianjuga Kepala Dinas Pendidikannya. Ujung-ujungnya kepala daerah juga ikut stresskarena akan merasa malu kepada pemda tetangga bila ada di daerahnya siswa yangtidak lulus ujian. Apalagi kepala daerah incumbent akan merasa popularitasnyaberkurang apabila kelulusan tidak 100 %. Kesibukan mendadak para guru yangmengawasi ujian secara diam-diam dikerahkan mengajari siswa yang ujian tidakakan terdengar lagi.

Di sisi lain, UN apa adanya initelah memicu sebagian besar siswa untuk merasa tidak perlu lagi belajarmati-matian menghadapi UN. Sebagian kecil (?) malah merasa UN ada atau tidakada sepertinya tidak ada bedanya, toh pasti lulus, pikirnya. Demikian juga dikalangan guru dilanda hal yang sama. Yang akan belajar mati-matian hanyalahbeberapa persen siswa yang termasuk kategori pintar dan kutu buku serta berniatmelanjutkan ke perguruan tinggi. Dan sekolah yang akan serius menghadapi UNdiperkirakan hanya pada sekolah tertentu seperti sekolah favorit.

Bila kita perhatikan angkapartisipasi kasar untuk jenjang perguruan tinggi maka hanya 23 % total siswayang berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Artinya 77 %tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari 77 % tersebut sebagian di antaranyamemasuki dunia kerja, sebagian lagi terombang-ambing menjadi pengangguran,sebagian mencoba berwirausaha dan sebagian memasuki kehidupan berumah tangga.

Biasanya yang berminatmelanjutkan ke pendidikan tinggi adalah tamatan SMU. Sedangkan yang siapmemasuki lapangan kerja adalah tamatan SMK. Dengan angka 23 % yang melanjutkanke perguruan tinggi maka persentase tamatan SMU yang tidak melanjutkanpendidikan ke perguruan tinggi cukup besar jumlahnya.

Jumlah SMU di Indonesia sebanyak10.765 unit sekolah. Sedangkan jumlah SMK sebanyak 7.592 unit sekolah.Perbandingan ini tidak linear dengan jumlah perguruan tinggi dengan kata lainandai semua pelajar ingin melanjutkan ke perguruan tinggi minimal setingkat D-1maka jumlah perguruan tingginya tidak mencukupi.

Untuk itu maka UN selainberfungsi sebagai instrumen pemetaan kondisi pendidikan nasional juga harusdipergunakan sebagai instrumen memproyeksi jumlah dan komposisi pendirian danpengembangan perguruan tinggi.

Yang pertama yang harus dicermatiadalah bahwa sebagian dari tamatan SMU/SMK ingin langsung memasuki dunia kerja.Selain faktor ekonomi juga faktor keinginan pribadi. Apalagi telah berkembangpemahaman bahwa apabila telah memiliki uang maka pendidikan yang lebih tinggibisa diikuti sambil bekerja. Hal ini harus diimbangi dengan meningkatkan jumlahSMK baru di seluruh pelosok negeri. SMK baru ini harus disesuaikan denganpotensi daerahnya sehingga jangan sampai semua SMK baru ditempatkan di ibukotakabupaten. Sedangkan pada tamatan SMU yang belum memiliki keterampilan teknisbisa belajar praktis di lembaga latihan kerja. Untuk ini maka lembaga latihankerja baik milik pemerintah maupun swasta harus didirikan di seluruh pelosoknegeri.

Yang kedua yang harus dicermatiadalah sebagian besar tamatan SMU/SMK berada di pedesaan. Sedangkan sebagianbesar perguruan tinggi berada di perkotaan, terutama di ibukota provinsi. Maka akanterjadi urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota dalam rangka menempuhpendidikan tinggi. Dan setelah selesai menempuh pendidikan tinggi lebihcenderung mencari pekerjaan di kota. Untuk itu maka perlu dikembangkanpendirian perguruan tinggi setingkat D-1 sampai D-3 berbasis pedesaan sepertijurusan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dengankombinasi mata kuliah praktek wirausaha berbasis pedesaan tersebut. Sedangkanstatus SMK perlu dikaji untuk dikembangkan menjadi setingkat D-1 sesuaijurusannya. Di satu sisi ini akan dapat menghambat laju urbanisasi. Di sisilain akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan desa. Serta mendukungketahanan pangan.

Yang ketiga adalah beasiswapendukung kesehatan dan pendidikan desa. Aparat birokrasi pedesaan terutama dibidang pendidikan dan kesehatan selalu kurang karena PNS yang ditugaskan kedesa sebagian besar berasal dari kota sehingga ketika bertugas di pedesaantidak betah dan berusaha mengurus kepindahan kembali ke kota asalnya. Perludipikirkan beasiswa ikatan dinas di bidang pendidikan (guru) dan kesehatan(dokter, bidan, perawat) di mana siswa terbaik dari desa tersebut diberikan beasiswaikatan dinas dengan kata lain setelah selesai pendidikan akan bertugas didesanya selama jangka waktu ikatan dinas misalnya selama 10 tahun. Pola iniakan lebih murah daripada Kemenkes membuat program dokter spesialis masuk desaatau dokter PTT yang gajinya lebih tinggi dari gaji seorang kepala RSUD. Ataubidan desa yang gajinya lebih tinggi dari gaji bidan desa PNS. Juga akan lebihefektif karena dengan berasal dari desa tersebut dipastikan akan lebih betahtinggal di desanya. Apabila telah melewati masa ikatan dinas diperbolehkanpindah ke kota sebagai pemberian kesempatan untuk mengembangan karir yang lebihbaik.

UN sebagai sebuah parameter harusmenghasilkan terobosan baru, bukan hanya sekedar kotak katik angka angka.

Salam reformasi

Rahmad DaulayBlog : www.selamatkanreformasiindonesia.com

11 april 2015.

***

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca