Opini : antara pemberantasan korupsi dan penyerapan anggaran

4
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung-MK

Pada salah satu pertemuan tingkatpimpinan negara ini, diungkap beberapa data dan fakta bahwa tujuan bernegarayaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sedang menghadapi ujian berat.

Hingga akhir bulan agustus 2015,serapan belanja modal dalam APBN baru berada pada kisaran 20 %. Bulan September2015 berada pada kisaran 55 %.

Hingga bulan Mei 2015, dana APBDseIndonesia mengendap pada kas daerah yang umumnya berada pada bank PembangunanDaerah sebanyak 256 trilyun. Dan pada bulan Agustus 2015 dana tersebutmembengkak menjadi 273 trilyun.

Baik secara nasional maupun lokaldaerah, dana tersebut apabila dibelanjakan akan sangat membantu perputaranekonomi, apalagi dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasionalsekarang ini.

Ada beberapa faktor penyebablambatnya penyerapan anggaran APBN/APBD. Faktor dominan adalah adanya ketakutanluar biasa dari pejabat pusat dan daerah. Pada umumnya akibat terlalu seringnyagonta ganti peraturan sehingga untuk mengikuti perkembangan peraturan danmempelajari peraturan baru serta kekhawatiran akan melakukan kesalahanmenyebabkan para pejabat birokrasi dan pengelola proyek (pimpro dan panitialelang) menjadi sangat lamban dalam melaksanakan program dan kegiatan padalingkup tugasnya. Kesalahan memahami dan menerapkan peraturan sering kaliberujung pada permasalahan hukum atau dengan kata lain kriminalisasi hukumadministrasi negara. Namun bagaimanapun juga roda birokrasi harus terus berputar.Para pejabat birokrasi dan pengelola proyek harus tetap menjalankan tugasnya.Nah, dalam menjalankan tugasnya ini banyak terjadi ketidaksempurnaan pekerjaan.Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksempurnaan pekerjaan baikitu faktor intern maupun faktor ekstern.

Dalam pelaksanaan tender proyekmisalnya tidak sedikit peserta tender yang kalah selalu berusaha membuatpengaduan. Minimal niatnya untuk membuat repot panitia tender. Akibat terlalumudahnya membuat pengaduan ditambah tidak adanya sangsi terhadap pengaduan yangasal-asalan membuat panitia lelang sangat direpotkan oleh pengaduan dari pihakyang kalah. Dan tidak sedikit yang menjadi korban. Padahal pada PeraturanPresiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 117ayat (2) menyatakan bahwa pengaduan tender disampaikan kepada Aparat PengawasanIntern Pemerintah APIP) disertai bukti-bukti kuat.

Dalam pelaksanaan kontrakmisalnya tidak sedikit kualitas proyek yang di bawah standar. Salah satu faktoradalah rendahnya pemahaman dan pengalaman para pengelola proyek tentangmanajemen proyek. Faktor lain adalah tidak sedikit perusahaan yang memang nakaldan ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkankualitas pekerjaan dan tanpa mempertimbangkan pimpro akan menjadi korban. Disini diperlukan standarisasi baik di ringkat pengelola proyek maupun di tingkatperusahaan. Apabila pada suatu instansi tidak memiliki PNS yang kompeten untukmenjadi pimpro maka agar diwajibkan meminjam PNS dari instansi lain untukmenjadi pimpro. Demikian juga secara berkala perusahaan harus menjalani auditterutama audit SDM. Karena sering kali SDM sebuah perusahaan berubah-ubahpadahal pada saat pelaksanaan tender dan pelaksanaan kontrak antaraadministrasi dan kenyataan seharusnya tidak ada perbedaan.

Dalam beberapa forum resmi sayasudah sering mengusulkan agar mekanisme pengaduan ini diseragamkan antarinstansi negara. Dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah telah diaturbahwa masyarakat boleh menyampaikan pengaduan ke aparat pengawas internalpemerintah (Inspektorat) disertai bukti-bukti yang kuat. Praktek yang seringterjadi adalah pengaduan jarang memiliki bukti kuat dan pada umumnya hanyasekedar pokoknya mengadu dengan tuduhan tanpa bukti permulaan sama sekali. Tidaksedikit pengaduan berbentuk sangat umum dan luas yang mengakibatkan instansipemerintah yang diadukan kewalahan menjelaskan pertanyaan yang sangat luasjangkauannya. Untuk mengatasi hal ini maka perlu diatur mekanisme pengaduan dansaringan yang sistemik sehingga pengaduan tidak membuat repot pejabat birokrasidan pengelola proyek. Saya sendiri mengusulkan agar pengaduan diatur sedemikianrupa sehingga apabila pengaduan terbukti tidak benar maka ada sangsi yang jelasterhadap pengadu. Bagaimanapun juga pengaduan yang asal-asalan akanmemperlambat proses pembangunan negara dan memperlambat penyerapan anggarandalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Di samping itu harus ada pemisahanyang jelas terhadap jenis-jenis pengaduan. Secara garis besar pengaduan terbagidalam tiga kategori. Kategori pertama pengaduan administratif. Kategori keduapengaduan perdata. Kategori ketiga pengaduan pidana. Dalam sebuah kesalahantentu mengandung ketiga unsur kesalahan tersebut namun harus dilihat aspek manayang dominan, aspek administrasikah ? aspek perdatakah ? aspek pidanakah ? Dariketiga kategori tersebut juga harus dilakukan pemisahan yang tegas tugas danfungsi Inspektorat (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah), BPKP, BPK,PTUN dan lembaga penegak hukum. Apabila unsur kesalahan administrasi dan teknismaka penegak hukum seharusnya menyerahkan penanganannya kepada Inspektorat.Sedangkan apabila unsur kesalahannya bersifat perdata agar menyerahkanpenanganannya kepada PTUN atau Arbitrase.

Hal di atas harus dilakukansecara hati-hati. Jangan sampai terjadi langkah-langkah percepatan penyerapananggaran justru membuat birokrasi merasa kebal hukum dan semakin leluasamembuat kesalahan. Maka sangsi administrasi, teknis dan sangsi perdata haruskonsisten dilaksanakan.

Di sisi lain, perlu kiranya pertemuanantar instansi nrgara (birokrasi, lembaga audit, lembaga penegak hukum) yangbaru-baru ini dilaksanakan untuk melakukan follow up dalam bentuk melahirkanperaturan baru serta merevisi beberapa peraturan yang sudah ada. Apabilaberbentuk UU maka perlu dilahirkan PERPU sambil menunggu revisi UU yang baru.Penindakan korupsi harus memprioritaskan sasaran utama pada dalang korupsi daninvisible hand, bukan kepada petugas administrasi yang sering menjadi korbankeadaan.

Satu hal lagi yang perludiperhatikan adalah percepatan penciptaan lapangan kerja baru agar pihak-pihakyang selama ini menjadikan kesalahan-kesalahan birokrasi sebagai alat untukmemeras birokrasi bisa mencari lapangan kerja baru yang bisa memenuhi kebutuhanhidupnya. Pihak yang seperti ini apabila tidak mau dibina agar dilakukanpenindakan tegas dengan tuduhan menghambat pembangunan.

Salam reformasi.

Rahmad Daulaywww.selamatkanreformasiindonesia.com

12 november 2015

–   *   *

Rahmad Daulay

Alumni Teknik Mesin ITS Surabaya angkatan 1993 tamat 2000.

Latest posts by Rahmad Daulay (see all)

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca