Sinergi KPK-LKPP Untuk Pencegahan Korupsi

18
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto

Bila kita menelaah UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.Pada pasal 1 nomor 3 disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsiadalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsimelalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakatberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 menyebutkan KPKmempunyaitugas : a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi ; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi ; c. melakukan penyelidikan, penyidikan,dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ; d. melakukantindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi ; dan e. melakukan monitorterhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 14 menyebutkan dalammelaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KomisiPemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan pengkajian terhadap sistempengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah ; b. memberisaran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahanjika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebutberpotensi korupsi;

Saya mencoba menggarisbawahi pada pasal 1 nomor 3 bahwamencegah terlebih dahulu disebutkan sebelum memberantas korupsi.  Dan upaya koordinasi, supervisi dan monitorlebih dahulu disebutkan sebelum penyelidikan, penyidikan, penuntutan danpemeriksaan. Pada pasal 6 saya menggaris bawahi melakukan tindakan pencegahantindak pidana korupsi dan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.Sedangkan pada pasal 14 saya menggaris bawahi memberi saran kepada pimpinanlembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan.

Dalam beberapa waktu akhir-akhir ini KPK sudah melakukankoordinasi dengan beberapa lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, MabesPolri, BPK dan instansi lainnya. Semua itu dalam rangka sinergi dalampemberantasan korupsi. Namun belum pernah saya melihat dan mendengar KPKberkoordinasi dengan lembaga atau instansi dalam rangka meningkatkan koordinasipencegahan korupsi.

Pada seleksi pimpinan KPK jilid 4 tahun 2015 yang lalu adasuatu hal yang menarik yaitu terpilihnya Agus Raharjo mantan Kepala LKPP (LembagaKebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah). Isu pencegahan korupsi yangmenjadi andalan dari Agus raharjo cukup menarik perhatian di Komisi III DPR. SehinggaKPK jilid 4 dipandang sebagai era pencegahan korupsi.

Namun, hingga beberapa bulan perjalanan KPK jilid 4, belumterlihat sama sekali warna dari pencegahan korupsi yang menjadi isu andalanKetua KPK. Ini menarik. Di satu sisi ternyata pasal-pasal dalam UU KPK masihdidominasi oleh materi penindakan korupsi. Di sisi lain belum ada perombakanpada unsur pimpinan dan staf pada deputi bidang pencegahan. Ditambah denganbelum adanya koordinasi yang fokus pada lembaga dan instansi yang berpotensimengembangkan pencegahan korupsi. Dalam hal ini maka sudah waktunya disusunPeraturan Pemerintah tentang Pengembangan Visi Pencegahan yang sudah barangtentu draft Peraturan Pemerintah tersebut harus disusun oleh KPK sendiri.

Satu benang merah dari terpilihnya Agus Raharjo adalah secarakebatinan seharusnya KPK bersinergi dengan LKPP dalam pengembangan visipencegahan korupsi. Semua isu yang dibawakan oleh Agus Raharjo pada saat seleksipimpinan KPK di Komisi III DPR adalah semuanya merupakan program di LKPP. Danmayoritas program LKPP adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Sudahwaktunya KPK menyusun formula pencegahan korupsi bekerjasama dengan LKPP. Danini merupakan amanah dari UU KPK pasal 14.

Namun saya melihat kalaupun sinergi antara KPK dan LKPPdibangun untuk saat ini maka anatomi LKPP sendiri belum mendukung baik darisegi kuantitas maupun rentang kendali. Indonesia memiliki 34 pemerintahpropinsi, 412 pemerintah kabupaten, 93 pemerintah kota, 34 kementerian, 30lembaga non kementerian, 119 BUMN dan 9 lembaga negara. Kesemuanya tunduk padaperaturan yang dibuat LKPP dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sedangkan anatomi LKPP itu sendiri 1 sekretariat utama, 1inspektorat dan 4 deputi. Diperkirakan jumlah staf LKPP hanya sekitar 200orang. Dengan anggaran tahun 2016 di bawah 200 milyar (data RUP tahun 2016). Dengantotal staf dan anggaran yang demikian, bagaimana mungkin kita bisa berharappada LKPP dalam rangka pencegahan korupsi yang bersinergi dengan KPK ?Bagaimana LKPP harus menyikapi permintaan konsultasi dan pendampingan dariribuan ULP, LPSE dan PPK/pimpro seIndonesia ? Sedangkan ribuan ULP, LPSE danPPK/pimpro seIndonesia tersebut menyandarkan harapannya kepada LKPP agar merekatidak terjerat kepada masalah hukum ataupun tertimpa kriminalisasi pengadaan ? Jujursaja, saat ini banyak perangkat organisasi pengadaan yang harus gigit jariakibat permohonan pendampingan tidak bisa dipenuhi oleh LKPP akibatketerbatasan staf.

Saya sendiri tetap berharap sinergi KPK – LKPP tetap harusdirealisasikan dengan syarat LKPP harus dimekarkan. LKPP sebagai sebuah lembagaharus dirobah menjadi Badan yaitu Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(BKPP). Perpres nomor 106 tahun 2007 harus dirobah. Dengan berbentuk badan makaLKPP bisa membentuk perwakilan di seluruh propinsi, atau paling tidak bisamembentuk perwakilan regional. Mimpi indah LKPP tentang pembentukan Diklat Barang/jasa,Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan, vertikalisasi ULP dan LPSE, pengembanganperan dan fungsi saksi ahli pengadaan serta agen pengadaan bisa terealisasi. BadanKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan menjadi instansi yang kuatdalam mengemban tugasnya sebagai mitra kerja utama KPK dalam mewujudkan visipencegahan korupsi. Dengan adanya kantor perwakilan di daerah maka rentangkendali pencegahan korupsi akan semakin luas. Untuk ini maka wajar apabila LKPPyang sudah menjadi Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah diberialokasi anggaran kurang lebih 5 trilyun demi suksesnya visi pencegahan korupsi.Sedangkan efek domino dari visi pencegahan korupsi ini adalah percepatanpenyerapan anggaran.

Semoga KPK bisa menerima saran ini dan meneruskannyakepada Presiden.

Salam reformasi

Rahmad DaulayBlog : www.selamatkanreformasiIndonesia.com

28 februari 2016.

–   *   *

MENARIK DIBACA

loading...

TINGGALKAN TANGGAPAN

Sila masukan komentar anda
Silahkan masukan nama disini