Opini : instansi teknis pasca 15 tahun otonomi daerah

1
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli

INSTANSI TEKNIS PASCA 15 TAHUN OTONOMI DAERAH

Setelah hampir 2 tahun pascapenerbitan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dikaitkandengan 15 tahun perjalanan otonomi daerah, perlu kiranya kita renungkan kembaliperjalanan beberapa instansi birokrasi penting yang menyentuh kebutuhan rakyatbanyak yang masuk dalam kategori instansi yang masuk dalam otonomi daerah.

Ada 4 instansi penting yang dalamera otonomi daerah mengalami pasang surut yaitu dinas pendidikan, dinaskesehatan, dinas pertanian dan dinas pekerjaan umum. Mereka bernaung di bawahkepemimpinan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota). Di pemerintah pusatmereka bernaung di bawah presiden yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat. Saya sering kali iseng tanya ke kawan-kawan pejabat dinasdaerah siapakah nama menteri mereka. Dan alhamdulillah mereka sebagian besartak tahu.

Bagaimanapun juga keempatinstansi teknis tersebut merupakan instansi yang melaksanakan sektor palingpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu pasca 15 tahunotonomi daerah maka perlu kiranya dilaksanakan evaluasi terhadap perjalanaankeempat instansi daerah tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunannasional.

Hal yang pertama yang perludikaji adalah sudahkah program dan kegiatan instansi daerah yang dilaksanakansetiap tahun itu memiliki sinergisitas dengan program dan kegiatan kementerianterkait. Yang saya amati komunikasi yang dijalin tidak begitu banyak. Hanyasekedar musyawarah pembangunan nasional yang terkesan formalistik, program danaalokasi khusus yang dominan orientasi proyek. Masing-masing pihak jalansendiri-sendiri. Kalau tidak bisa dikatakan seolah-olah negara dalam negara.

Hal yang kedua yang perlu dikajiadalah standarisasi SDM. Mulai dari SDM pejabat struktural maupun pejabatorganisasi proyek. Saya melihat bahwa sudah terjadi disparitas kualitas SDMantara instansi teknis daerah dengan kementerian. Serta bagaimana pola promosi jabatannya.Saat ini nyaris tanpa pola dan banyak yang menduduki jabatan tanpa didukungdengan kemampuan teknis dan latar belakang disiplin ilmu yang sesuai.

Hal yang ketiga yang perlu dikajiadalah standarisasi sarana dan prasarana. Dalam mencapai tujuan pendidikan,kesehatan, swasembada pangan dan infrastruktur diperlukan sarana prasaranastandar. Namun banyak di antara instansi daerah yang tidak melengkapi saranaprasarananya. Contohnya adalah tidak adanya laboratorium pengujian teknis dibeberapa dinas pekerjaan umum.

Hal yang keempat adalahstandarisasi organisasi. Struktur organisasi sangat menentukan keberhasilanpencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi harus terus dikembangkandalam rangka memeperkaya spesialisasi tugas. Namun masih banyak instansi teknisdaerah yang tidak melakukan reorgansiasi sehingga muncul stagnasi dan monotonserta kebosanan. Sedangkan siatuasi sosial terus berubah.

Hal kelima yang perlu dikajiadalah kualitas produk hasil proyek. Perlu dilakukan kajian khusus tentangproduk hasil proyek antara sebelum dan sesudah otonomi. Kalau yang saya amatikualitas produk infrastruktur justru semakin parah kualitasnya.

Masih banyak hal yang perludikaji namun kelima hal di atas sudah merupakan hal yang paling mendesak. Otonomidaerah sebagai kebijakan politik untuk mempercepat pembangunan daerah tidakbisa menjadi alasan untuk mengesampingkan kualitas dan kinerja instansi teknisdi daerah. Bila hasil pengkajian nantinya menyimpulkan bahwa kualitas dankinerja sudah sedemikian parah maka jangan ragu-ragu untuk mencabut statusotonomi daerah kepada keempat instansi teknis daerah tersebut danmengembalikannya kepada instansi vertikal kementerian terkait dan diakomodirdalam peraturan turunan dari UU Aparatur Sipil Negara tersebut.

Salam reformasi

Rahmad Daulaywww.selamatkanreformasiindonesia.com

26 november 2015.

–   *   *

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca