Artikel : percepatan pengembangan ekonomi pariwisata

4
Pengunjung memenuhi arena BNS pada libur tahun baru 2015

Dunia pariwisata kembali naik daun setelah pada pilpres yang lalu para capres mengedepankan pariwisatasebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi kerakyatan. Salah satuistilah yang dipakai adalah ekonomi kreatif.

pada akhir tahun 2015 pemerintahberencana membentuk otoritas wisata di 10 destinasi pariwisata unggulan secaranasional. Tahap pertama danau Toba akan menjadi prioritas pertama menjadiotoritas pariwisata yang dikembangkan. Sedangkan ke-9 destinasi wisata lainnyaakan dituntaskan paling lambat pada triwulan ke-3 tahun 2016. Ke-10 destinasiwisata tersebut yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (BangkaBelitung), Tanjung Lesung (Banten), Pulau Seribu (DKI Jakarta), Borobudur dansekitarnya (Jawa Tengah dan DIY), Bromo (Jawa Timur), Mandalika (NTB), LabuanBajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).Pengembangannya akan didukung dengan infrastruktur seperti jalan umum, jalantol, pelabuhan, bandara, air bersih serta sarana komunikasi. Otoritas dibentuksebagai struktur organisasi untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintahpusat.

Diperkirakan dibutuhkan dana Rp.70 trilyun untuk pengembangan Danau Toba saja. Tentu ini akan memberatkanapabila hanya dibebankan kepada APBN saja. Pemerintah melalui Perpres nomor 38tahun 2015 telah membuka peluang kepada kerjasama pemerintah dan badan usahadalam pengembangan infrastruktur yang salah satunya meliputi infrastrukturpariwisata. Oleh karena itu pengembangan Danau Toba seharusnya membuka peluanguntuk investor dalam dan luar negeri dalam berpartisipasi untuk pengembanganwisata Danau Toba.

Di sisi lain pengembangan wisataDanau Toba harus juga mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.Bila direncanakan adanya bandara maka sebaiknya dilakukan dengan mengembangkanbandara yang sudah ada seperti Bandara Silangit dan Bandara Pinangsori. Dengandidukung jalan darat yang mulus maka waktu tempuh dari kedua bandara tersebutke Danau Toba hanya hitungan jam. Demikian juga apabila direncanakan adanyajalan tol menuju Danau Toba dari bandara Kualanamu maka perlu dipertimbangkanintegrasi antara jalan tol menuju Danau Toba dengan jalan tol trans Sumatra.

Ke-10 destinasi wisata nasionaltersebut jangan hanya berhenti di tingkat nasional saja. Pengembangan tersebutharus ditularkan ke pemerintah daerah yaitu pemerintah propinsi, pemerintahkabupaten dan pemerintah kota. Perlu dibuat payung hukum untuk menjadi landasandan pedoman kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan 10 destinasi wisatadaerah di lingkup pemerintah daerahnya. Dengan syarat pengembangan tersebutjangan membebani APBD serta mengedepankan Perpres nomor 38 tahun 2015 sebagaiinstrumen menarik investasi dalam dan luar negeri.

Sebagian besar potensi wisatapemerintah daerah berada pada wisata alam terutama wisata air (laut, danau dansungai) serta wisata alam pegunungan. Pengembangan wisata sungai akanberbenturan dengan ketentuan tentang garis sempadan sungai. Garis sempadansungai berfungsi untuk mengatur jarak dari pinggir sungai ke jarak tertentutergantung keadaan sungainya yang mana kegunaannya terutama untuk menjagakelestarian sungai serta menjaga keselamatan manusia itu sendiri. Demikian jugauntuk pengembangan wisata danau dan laut akan berbenturan dengan ketentuangaris sempadan danau dan garis sempadan laut. Oleh karena itu kedua masalah iniharus dicari titik temu di mana pengaturan bangunan yang dilarang dan diijinkanuntuk dibangun dalam rangka pengembangan kawasan wisata sungai, danau dan laut sertasistem pengamanannya sehingga aspek ekonomi kerakyatan dari pengembangan wisataair ini tidak berbenturan dengan tujuan dibuatnya garis sempadan tersebut.

Sedangkan wisata alam pegununganakan berbenturan dengan ketentuan kawasan hutan lindung, suaka margasatwa sertahutan taman nasional.

Agar Perpres nomor 38 tahun 2015tidak menjadi masalah baru serta tidak memakan korban baru dalam bentukkriminalisasi lagi maka perlu disusun petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaannya yang bersifat aplikatif sehingga pemerintah daerah dalammengembangkan 10 destinasi wisatanya bisa mendukung percepatan pengembanganekonomi kerakyatan serta pembangunan nasional. Tidak lupa pengaturan peranserta perbankan kepada investor dalam negeri serta BUMN/BUMD.

Salam reformasi

Rahmad Daulay

www.selamatkanreformasiindonesia.com

24 januari 2016.

***

Rahmad Daulay

Alumni Teknik Mesin ITS Surabaya angkatan 1993 tamat 2000.

Latest posts by Rahmad Daulay (see all)

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca