Opini : Akhir Tahun Anggaran Di Malam Tahun Baru

13

Pada 31 Desember 2014, kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 21.30WIB. Aku berkemas-kemas, lepas dari kepenatan bekerja, dari rumahku bersiapmenuju rumah orang tua, karena anak-anak libur sekolah maka anak istri berliburdi rumah orang tua. Ku meluncur di jalan lintas tengah sumatra dan akanmenempuh perjalanan 2 jam menuju rumah orang tua menjumpai anak istri di tempatneneknya. Sengaja aku memilih perjalanan malam, untuk menikmati sepinya malamdan hembusan angin malam. Syukurlah cuaca normal dan tidak hujan. Kenderaan melajudengan kecepatan sedang. Ketika melewati jalan yang mulus, terasa ngantukkarena kenderaan melaju nyaman. Namun itu tidak terlalu lama karena sebagianbesar jalan banyak tambalannya dan sebagian sudah bergelombang. Rasa ngantukhilang akibat goncangan kenderaan. Memang benar kata pepatah bahwa segalasesuatu diciptakan ada gunanya. Tuhan mentakdirkan jalan berlubang danbergelombang untuk menghilangkan ngantuk. Perlu juga dilakukan penelitiansecara statistik berapa perbandingan kecelakaan di jalan mulus dan di jalanberlubang dan jalan bergelombang. Dasar Indonesia, semua dikamuflasekan.

Kenderaan melaju perlahan, semilir angin merasuki paru-paru.Anganku menerawang. Mulai dari kesemrawutan bernegara sampai kesemrawutanberdaerah. Wow, kesemrawutan berdaerah. Betapa banyak daerah yang inginmemekarkan diri, dan betapa banyak daerah induk dan daerah pemekaranterseok-seok dalam menjalankan otonomi daerah, sebagian di antaranya bermasalahsecara hukum. Otonomi daerah telah mengejawantahkan dirinya menjadi egoismesektoral. Lupa bahwa dirinya sebagai pemerintahan daerah adalah daerahnyapemerintah pusat. Hal yang sama juga terjadi di mana pemerintah pusat lupabahwa dirinya sebagai pemerintah pusat adalah pusatnya pemerintahan daerah. Penataantata kelola birokrasi yang dijanjikan pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkanhasilnya sama sekali. Tentu berat karena kabinetnya yang dipimpin menterinyasaja yang berubah sedangkan mesin birokrasinya masih dengan orang yang sama.

Hari-hari terakhir ini pemerintah daerah disibukkan denganmasa-masa akhir pelaksanaan proyek terutama proyek infrastruktur dengan payunghukum APBD Perubahan yang rata-rata tender dan kontrak ditandatangani padaperiode september-nopember, tergantung kelancaran tender. Salah satu normaperaturan tentang tata kelola keuangan daerah yang setiap tahun dilanggaradalah sering memprogramkan proyek milyaran bahkan mendekati puluhan milyar padaAPBD Perubahan. Masalah klasik dengan siklus yang hampir periodik. Dari tahunke tahun masalah yang sama selalu terjadi dan selalu saja proyek milyaranmeninggalkan masalah yang sama yaitu proyek tak bisa selesai di akhir Desembersetiap tahunnya. Salah satu sebabnya adalah an daerah masih sangat bergantungkepada anggaran pemerintah pusat yang dibagi-bagikan ke daerah atau anggaranpemerintah propinsi yang dibagi-bagikan ke kabupaten/kota yang legalitasnyadisahkan pada APBD Perubahan.

Dari masalah ini egoisme antar pusat dan daerah terlihat jelas.Kementrian yang bertugas melakukan pembinaan pemerintahan daerah jarang pernahturun ke bawah untuk menyelesaikan dan mencegah kasus di atas. Sedangkanpemerintahan daerah juga jarang punya keinginan untuk berkonsultasi kepemerintah pusat. Sedangkan gubernur selaku wakil pemerintah pusat kurangmenunjukkan peran sentralnya. Komunikasi vertikal antar pemerintahan hanyaintensif maka kala musim lobying anggaran sedang masuk musim panen.

Pemerintah pusat dalam hal ini kementrian bukannya tidak mengetahuipermasalahan ini. Tercatat 3 kementrian telah menerbitkan peraturan tingkatmenteri untuk mengatasi masalah ini. Mungkin masih ada kementrian lain yangmengatur tentang hal yang sama.

Kementrian Dalam Negeri selalu menerbitkan Peraturan Mendagritentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahunnya. Untuk tahun 2014 diterbitkanPermendagri nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015. Didalamnya diatur bahwa proyek yang tak selesai di akhir Desember 2014 makakontrak tidak diputus tapi dilanjutkan ke bulan januari/februari tahun depannya(2015) dengan catatan anggaran untuk sisa pekerjaan yang tak selesai di akhirtahun berjalan dianggarkan kembali di tahun depannya. Dikarenakan APBD tahundepannya disahkan mendahului penutupan buku anggaran di akhir desember tahunberjalan maka penganggaran sisa pekerjaan yang tak selesai tersebut bersumberdari Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) dan dimasukkan ke dalam rincianpenjabaran APBD dalam payung hukum peraturan kepala daerah dan pembayaran sisapekerjaan dilakukan setelah silpa tersebut dimasukkan pada revisi anggaranyaitu APBD Perubahan.

Kementrian Pekerjaan Umum juga telah menerbitkan Peraturan MenteriPU nomor 14/PRT/M/2013 tentang perubahan kedua atas Standar dan Pedoman PelaksanaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsutasi. Pada salah satu pasalnya dijelaskanbahwa proyek yang tak selesai di akhir bulan Desember tahun berjalan tidakdiputus kontrak tapi dilanjutkan pelaksanaannya di tahun depannya dengan melakukanamandemen/adendum kontrak untuk sumber dana sisa pekerjaan yang tak selesaitersebut.

Kementrian Keuangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuanganyang mengatur tentang hal yang sama. Di tahun 2014 diterbitkan PMK nomor194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan Anggaran Dalam rangka PenyelesaianPekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan akhir Tahun Anggaran. Didalamnya diatur lebih detil.

Ketiga peraturan menteri di atas merupakan penterjemahan lebihlanjut atas Peraturan Presiden nomr 70 tahun 2012 tentang perubahan keduatentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah pasal 93 yang menyatakan bahwa kontrakbaru bisa diputus apabila penyedia barang/jasa telah diberikan maksimal 50 hariketerlambatan setelah masa pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak. Artinyamisalnya bila dalam kontrak ditetapkan masa pelaksanaan 200 hari kalender makaapabila dalam 200 hari tersebut proyek tidak terselesaikan maka diberikesempatan selama 50 hari kalender untuk menuntaskan pekerjaannya dengankonsekuensi denda 1/1000 perhari keterlambatan. Filosofi 50 hari kalenderberasal dari denda keterlambatan 1/1000 perhari maksimal sebesar jaminanpelaksanaan yaitu 5 % dari nilai kontrak.

Secara normatif semua sudah jelas. Sudah ada 3 menteri yangmengatur bahwa proyek yang tak selesai di akhir Desember setiap tahun tidakdiputus kontraknya tapi kontrak dilanjutkan dengan mekanisme seperti diuraikandalam peraturan menteri. Sayang sekali tidak semua pemerintahan daerahmengetahui peraturan ini. Dari di antara pemerintahan daerah yang mengetahuihal ini tidak semua bisa memahami dan memiliki keberanian untukmelaskanakannya. Sebagian besar pemerintahan daerah memutus kontrak yang takselesai di akhir bulan desember setiap tahunnya. Andai perusahaan penyediabarang/jasa mengetahui peraturan dan menuntut haknya ke PTUN diperkirakan parapimpro bakalan kerepotan menghadapi tuntutan perdata tersebut.

Kenapa pemerintahan daerah yang mengetahui ketiga peraturan menteridi atas tidak sanggup atau tidak berani menerapkan norma dan peraturan di atas,itu tidak terlepas dari gencarnya gerakan pemberantasan KKN di mana sebagian diantaranya kebablasan atau dengan kata lain melebihi porsinya. Artinya prosesadministrasi dan proses teknis sering dihadapkan pada indikasi proses pidana.Akibatnya dalam menjalankan norma dan peraturan yang baru sering munculkekhawatiran berlebihan dan ketakutan berlebihan yang mengakibatkan norma danperaturan tidak terterapkan dan tanpa sadar memunculkan masalah baru yangmerugikan orang lain.

Saya sendiri menyaksikan langsung betapa beberapa pejabat yangsebagian di antaranya pejabat senior justru tidak berpihak pada penerapanperaturan menteri tersebut. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan,bahkan mungkin mencapat umpatan dibelakang punggung, akhirnya muncul dewapenyelamat, dan Tuhan memang masih mendukung yang benar. Diperoleh informasibahwa gubernur telah mempedomani ketiga peraturan menteri tersebut danmenerapkannya dalam payung hukum sebuah peraturan gubernur. Ini memberikansemangat baru dan jalan terang mendadak muncul. Semua pasal dari peraturangubernur langsung disadur dan dilakukan penyesuaian seperlunya dan dalam tempo kira-kira4 jam tim gabungan menyelesaikan naskah rancangan peraturan Bupati tentangpenanganan proyek yang tak selesai di akhir tahun dan melanjutkannya di tahundepannya. Pak bupatipun bergerak cepat dan langsung menandatanganinya sehinggaproyek yang tak selesai di akhir bulan desember 2014 tidak diputus kontraknyadan dilanjutkan ke tahun depan (2015).

Ada apa dengan ototomi daerah ini. Ada apa dengan birokrasi ini.Kenapa permasalahan negara di daerah tidak tertangani dengan baik dengan atautanpa bantuan support dari pemerintahan yang lebih tinggi. Kenapa pemerintahandaerah begitu sulit mengakses informasi dari pemerintahan yang lebih tinggi.Kenapa begitu sulit untuk melakukan komunikasi. Tapi anehnya dalam melakukanlobying proyek segalanya berjalan dengan lancar. Bahkan tengah malampun bisabekerja bila berkaitan dengan lobying proyek.

Mari kita introspeksi. Malam tahun baru bukan hanya sekedar malambergembira dengan kembang api beraneka warna dan melewatkan tanggal 31 desembermenuju tanggal 1 januari.  Pemerintahanpusat harus lebih meningkatkan daya asuhnya dan pembinaannya kepada pemerintahdaerah. Perlindungan dari masalah hukum dan indikasi kriminalisasiadministrasi/teknis merupakan pembinaan utama dan prioritas. Dan pemerintahdaerahpun harus menyadari bahwa sebagai daerah dirinya memiliki kemampuan yanglebih rendah dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus meningkatkanpembinaan pemerintah pusat pada daerahnya terutama perlindungan ataskasus-kasus indikasi kriminalisasi administrasi. Bentuk komunikasi harusdibangun dan ditata secara sistematis dan sistemik. Komunikasi bisa secaramanual maupun elektronik. Komunikasi manual bukan hanya sebatas rakernas ataurakerda atau musrembang yang cenderung formalistik dan abstrak sertamenyembunyikan permasalahan yang dialami. Semua laporan terkesan akan beressemua. Komunikasi harus dirubah dari bottom up menjadi top down. Pemerintahpusat bersama wakil pemerintah pusat di daerah (gubernur dan dinas propinsi)harus lebih sering turun ke bawah dan berkunjung ke pemerintah daerah untuk mengetahuiapa saja permasalahan yang terjadi di daerah dan memberikan solusi atas masalahyang terjadi di daerah. Pertemuan turun ke bawah secara periodik tiga bulanansudah wajib dilaksanakan. Juga menyediakan sarana komunikasi jarak jauh baikmelalui ponsel maupun internet karena hampir semua instansi pemerintahan pusatdan daerah telah memiliki website masing-masing. Perlu dilakukan integrasiwebsite agar informasi bisa dilink dan semua hal penting bisa tersampaikansecara elektronik secara tepat waktu.

Angin malam semakin dingin. Jalan berlobang lebih berkuasa untukmenghilangkan kantuk. Terbayang di mata ketika beberapa pejabat menunjukkankekhawatiran. Wajah khawatir mendadak berubah menjadi wajah sumringah ketikadewa penyelamat yaitu peraturan gubernur menjadi sandaran utama. Teringat jugawajah kepala daerah walau terkesan menunjukkan raut wajah datar namun di akhirpenandatanganan sempat menunjukkan wajah senyumnya. Rekan-rekan pengusaha yangproyeknya akan terselesaikan di periode januari-februari 2015 tak sempat bertatapmuka dan memang tak perlu bertatap muka secepat ini. Biarlah angin malam danembun malam yang menjadi teman malamku. Produk peraturan bupati tersebut adalahmilik masyarakat dan milik rakyat, bukan milik kami karena kami hanyalahpelayan masyarakat. Biarlah rakyat yang akan menikmatinya. Saya merasa sudah cukupdengan menikmati desiran angin malam. Saya sudah cukup bersyukur apabila malamtidak hujan dan perjalanan berjalan dengan baik.

Malam semakin larut. Kenderaan yang melaju dengan kecepatan sedangmembuat perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh selama 2 jam berubah menjadi 3jam perjalanan. Di akhir perjalanan memasuki pusat kota jalanan sudah tidakrusak lagi, sudah mulus. Mata menjadi mengantuk. Melewati jalan pusat kotaterlihat bergeletakan buah durian. Ngantukpun hilang. Kenderaan berhenti.Durianpun menjadi santapan malam. Denting jam malam sudah memasuki jam 1 malam.Selamat jalan tahun 2014. Selamat datang tahun 2015. Semoga ke depan akanmenjadi semakin baik.

Salam reformasi.

Rahmad Daulay

Blog : www.selamatkanreformasiindonesia.com

2 januari 2015

***

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca