Sudah hampir tiga bulan Jokowi memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI. Dan dalam tempo itu juga berbagai keributan demi keributan selalu menyeruak ke publik. Seakan tiada habis, tiada henti, seperti menjadi kelanjutan dari seri keributan Pilpres 2014.

Mulai dari keributan penyusunan Kabinet, yang dinilai banyak pihak Jokowi terkesan tidak sepenuhnya menentukan dalam menyusun kabinet tersebut. Walaupun ada kegiatan jejak pendapat kabinet usulan rakyat, tapi hasil akhir tetap saja terlihat nyata kabinet yang terbentuk bukanlah usulan Rakyat.

Pemilihan Jaksa Agung, M. Prasetyo yang merupakan politisi Partai Nasdem, partai yang dipimpin Surya Paloh, juga menimbulkan tanya bagi banyak kalangan. Kenapa Jaksa Agung dipilih dari kalangan politisi, walau itu hak prerogatif Presiden. Apalagi sebelumnya Menteri Hukum dan HAM juga ditunjuk dari kader Partai PDIP.

Tidak berapa lama setelah penunjukan Jaksa Agung, kembali pada awal Januari 2015, Jokowi dengan kewenangan nya sebagai kepala Pemerintahan menunjuk I Dewa Gede Palguna sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari unsur pemerintah. Dan lagi-lagi, Palguna, adalah kader partai Politik yang berasal dari PDI-Perjuangan.

Seakan melengkapi berbagai tanya dari banyak kalangan, Jokowi kembali menunjuk orang-orang partai dalam pemerintahannya, yaitu dalam mengisi posisi Dewan Pertimbangan Presiden. Dari 9 anggota Wantimpres, 6 orang berasal dari partai politik pendukung.

Belum selesai berbagai keributan diatas, kembali Jokowi membuat kontroversi, dengan hak prerogatifnya. Kali ini Jokowi mengusulkan pergantian Kapolri Jendral Sutarman yang masa jabatannya masih cukup lama sampai oktober 2015.

Megawati saat bacakan deklarasi Jokowi sebagai Capres PDI-P

Yang mengejutkan bukan saja terlalu cepat Sutarman diganti, tapi pengganti yang diusulkan Jokowi adalah Komisaris Jendral Pol Budi Gunawan, yang merupakan salah satu perwira Polri yang selama ini diduga memiliki rekening gendut hasil suap dan gratifikasi.

Diperingatkan berbagai kalangan, Jokowi tidak bergeming, tetap mengajukan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. Dan yang cukup ganjil, Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk melakukan “pengecekan” atas Budi Gunawan sebagai mana yang ia lakukan saat memilih Menteri dengan meminta masukan KPK, PPATK dan Komnas HAM.

Akhirnya Budi Gunawan pun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan tuduhan menerima suap dan gratifikasi selama menjabat Kepala Lemdikpol Polri. Dan keribuatan itu pun makin kencang, sebagaimana diketahui, dengan “balasan” yang dilakukan Polri kepada KPK dengan menetapkan  Bambang Widjajanto sebagai tersangka oleh Polri.

Kenapa Mega yang selalu disalahkan ?

Bagi saya, ada suara yang sangat aneh menyeruak diantara keribuatan yang terjadi. Suara tersebut lebih kencang dari suara suara lainnya, dan jadi koor yang iramanya paling “diakui benar” sebagai representasi penyebab keributan yang terjadi.

Yaitu suara yang menuduh, bahkan mungkin sudah memvonis, keribuatan ini disebabkan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI-Perjuangan.

Megalah dibalik semua persoalan dan keribuatan ini. Megalah yang memutuskan segala sesuatu dipemerintahan Jokowi, bahkan menentukan posisi-posisi orang di sekitar Jokowi. Selain ada yang juga mengatakan Jusuf Kalla dan Surya Paloh tidak kalah menentukan juga, sehingga muncul anekdot KMP baru, Kalla-Mega-Paloh.

Bagi saya, ini suara yang sangat aneh dan tidak beralasan, apalagi kemudian suara itu juga muncul dari berbagai kalangan yang dulu mendukung Jokowi sebagai Presiden.

Kenapa sangat aneh dan tidak beralasan ?

Mari kita lihat kebelakang, saat Jokowi diusung sebagai Presiden oleh berbagai kalangan, tidak tanggung-tanggung tokoh besar seperti KH Hasyim Muzadi dan Buya Syafi’i Makrif, mengatakan bahwa Jokowi memiliki kompetensi dan kemampuan untuk jadi Presiden Indonesia kedepan. Jokowi dinilai adalah sosok pemimpin yang merupakan harapan rakyat saat ini; sederhana, apa adanya, dekat dengan rakyat, tahu persoalan rakyat, memiliki ketegasan dan kemauan menyelesaikan persoalan, dan tentunya memiliki kemandirian.

Artinya dukungan ini adalah pada apa yang melekat pada diri Jokowi, pada kemampuan dan harapan yang melekat pada dirinya, bukan pada pihak lain, apalagi Megawati.

Bahkan saat berbagai kalangan menuduh Jokowi adalah Boneka Megawati (dan tokoh partai pendukungnya), para tokoh tersebut dan pendukung Jokowi pun membantahnya, dengan mengatakan Jokowi mandiri dan bisa menentukan apa yang harus dia putuskan dan bagaimana dia bersikap. Jokowi Bukan Boneka !!

Lebih-lebih kemudian dalam kampanyenya, Jokowi dan para tokoh partai Politik plus tokoh pendukungnya, mendeklarasikan bahwa mereka berkoalisi mendukung dan mencalonkan Jokowi sebagai Capres tidak ada transaksi untuk bagi-bagi kursi jika nanti Jokowi memerintah.

Mereka suarakan dimana-mana, bahwa jika Jokowi terpilih, maka sebagai Presiden, Jokowi-lah yang berwenang dan memiliki kekuasaan penuh menentukan bentuk pemerintahan, susunan kursi kabinet dan kebijakan negara, tidak mungkin, kata mereka masa itu, Jokowi nanti bisa di intervensi.

Dan saya yakin, sebagian besar Rakyat tentu percaya, apalagi tokoh sekaliber KH Hasyim dan Buya Syafi’i mengatakan itu; Jokowi mandiri, tidak bisa didikte, memiliki kapasitas, dan yang pasti bukan Boneka !

Dari situlah keanehan ini hemat saya. Kenapa selalu Ibu Mega yang disalahkan atas kewenangan, atas hak prerogatif, atas kemandirian yang sekarang digunakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ?

Karena, hemat saya, jika selalu menuduh Megawati, menuduh Kalla, menuduh Paloh, yang menjadi penyebab ini semua, maka sejatinya ingin mengakui bahwa Jokowi tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki kemampuan untuk jadi Presiden Indonesia.

Sama saja mengakui bahwa sebenar-benar nya, Jokowi ini dari awal hanya “dijual” dirinya, dijual Popularitasnya, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi Presiden Indonesia. Dimanfaatkan pihak pihak yang jika mereka sendiri maju dalam pilpres, sudah dipastikan rakyat tidak akan memilih mereka.

Jika benar demikian, maka artinya, semua bersepakat, kita sudah memilih presiden BONEKA !!

Hanya alasan itulah yang bisa masuk akal, kenapa banyak pihak menuduh Megawati, Kalla dan Paloh yang bertanggung jawab atas keributan ini.

Kalau bagi saya, Presiden sudah terpilih, mau tidak mau, kita akui Jokowi adalah Presiden Indonesia dan suka tidak suka, maka seluruh keributan ini, seluruh carut-marut urusan kenegaraan ini, hemat saya, adalah tanggung jawab Jokowi sebagai Presiden, bukan tanggung jawab Mega atau yang lainnya !

MENARIK DIBACA

loading...

11 KOMENTAR

  1. 1. Orang yang menyalahkan Ibu Megawati tanpa tahu persis persoalannya bisa disebut RAKYAT TIDAK
    JELAS tahu persoalan.
    2. Orang yang merasa memilih atau mendukung Pak JOKOWI dan dia sendiri bilang sebagai Presiden
    Boneka bisa disebut RAKYAT TIDAK JELAS pendiriannya.
    3. Orang yang tidak mengerti Negara ini berdasarkan Hukum/ Konstitusi dan mengaku paling mengerti
    hukum tetapi klo bicara selalu merasa paling benar itu bisa disebut RAKYAT TIDAK JELAS ilmunya

  2. Pertanyaan balik selanjutnya..
    -Kenapa Mega usung Jokowi bukannya Prabowo?

    -Dan kenapa tidak?menyangkutpautkan Mega , Jika kondisi ini memang karena tindakan Presiden yang diusungnya?

    Referensi org sekaliber KH. H Muzadi bahwa Presiden Jokowi tdk bisa didikte sebelum pilpres kemarin juga takkan berpengaruh, jika tdk dikonfirmasi lagi kepada beliau setelah Presiden Jokowi hampir 3 bulan ini berkuasa.

    Tapi bolehkan berasumsi… bahwa kondisi inilah yang memang diharapkan Seorang Jokowi agar dia bisa lepas dan bisa bekerja secara independen.

    Bagi presiden… “Begini loh..akibatnya jika ente² semua yang ada dipartai pada resek semua…..” wkekekekek

    Piss!

Tanggapan Pembaca