Yusril : Pemberhentian Sutarman Disusul Pengangkatan Plt Kapolri Keputusan Keliru Jokowi

1
Prof. Yusril Ihza Mahendra

Jakarta – Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Jendral Pol Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Komisaris Jendral (Komjen) Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri adalah sebuah keputusan yang keliru dilihat dari sudut Undang-Undang.

Hal itu disampaikan Yusril dalam akun twitter nya hari ini, Sabtu (17/1). Menurut Yusril tidak beralasan mengangkat Plt Kapolri jika berdasarkan pada telah disetujuinya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh DPR RI.

“Dalam kasus Sutarman dan BG (Budi Gunawan), kalau Presiden menunda pengangkatan BG, mestinya Sutarman belum diberhentikan meski DPR sudah setuju dia berhenti.” ungkap Yusril.

Disampaikan juga oleh Yusril, pemberhentian Sutarman haruslah satu paket dengan pengangkatan Kapolri baru. Sementara itu, menurut Yusril, Presiden tidak bisa melakukan pemberhentian Kapolri tanpa persetujuan DPR RI.

Terkait dengan penunjukan Plt Kapolri, Yusril menyampaikan semestinya Jokowi mengikuti aturan yang ada di UU No.2 tahun 2002 tentang Polri pasal 11 ayat 5. Dalam UU tersebut pangangkatan Plt hanya bisa dilakukan jika Kapolri diberhentikan karena alasan mendesak.

“Keadaan mendesak itu karena Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara,” ungkap Yusril.

Dijelasknan juga oleh Yusril, jika memang Sutarman melanggar sumpah jabatan dan membahayakan negara, Jokowi baru bisa memberhentikan Kapolri dan mengangkat Plt untuk menjabat sementara.”Setelah Plt tersebut diangkat, Presiden harus minta persetujuan DPR,” katanya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca