SPM menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

0

Jokowi Ganjar

Jakarta – Sentra Pemberdayaan Masyarakat (SPM) menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atas pelanggaran kontrak politik yang dibuat anatara SPM dengan Jokowi. Gugatan itu diwakili oleh Tim Advokasi Jakarta baru yang dilakukan Rabu 19/3 kemaren.

[ads2][ads1]

Ketua Komite SPM Nelly Rosa Yulhiana Siringo-ringo mengatakan, Jokowi telah melanggar butir-butir kontrak politik yang telah disepakati kedua belah pihak. Kontrak politik itu dibuat saat Jokowi maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Namun sejak terpilih sebagai Gubernur, Jokowi tidak pernah kunjung merealisasi janji yang ada dalam kontrak politik tersebut.

“Jokowi telah melecehkan hukum di Indonesia. Ia meremehkan rakyat Jakarta. Saya kecewa karena selama dia menjabat, belum ada satu pun isi kontrak yang direalisasikan,” kata Nelly di Blessing Residence Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (19/3).

Berikut ini poin isi kontrak politik tersebut:

1. Jokowi bersedia untuk menjadi pembina dalam SPM.
2. Jokowi jika terpilih jadi gubernur DKI Jakarta akan mendukung dan/atau memfasilitasi segala kegiatan maupun program SPM dalam perjuangan pemberdayaan masyarakat.
3. Jokowi jika terpilih jadi gubernur DKI Jakarta akan menjadikan SPM sebagai mitra strategis dan ideologis dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca