Setelah Jakarta, Ombudsman Masih Temukan Praktek Maladministrasi Perizinan Di Bandung dan Surabaya

1

Jakarta – Hasil investigasi Ombudsman terhadap sektor pelayanan publik di bidang perizinan di Bandung dan Surabaya menunjukkan masih adanya tindakan maladministrasi saat mengurus izin usaha untuk Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dari investigasi yang dilakukan mulai bulan November hingga Desember 2014 di Surabaya dan Bandung itu, Ombudsman mengindikasikan potensi pungutan liar yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa merugikan negara hingga miliaran rupiah pertahunnya.

Lembaga pengawas pelayanan publik itu menemukan, jumlah pungutan liar saat akan mengurus perizinan UKM di Kota Bandung bervariasi antara Rp. 300.000 hingga 2 juta. Sedangkan di Surabaya potensi pungutan liar berkisar antara Rp. 500.000 hingga 1 juta. Sehingga, potensi kerugian negara bisa mencapai 1,6 M hingga 11 M jika dihitung dari besarnya SIUP bagi 5516 unit usaha baru di Bandung. Adapun di Surabaya sebesar 3,3 M hingga 6,5 M setiap tahunnya.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengungkapkan, investigasi Ombudsman dalam pelayanan publik di Bandung dan Surabaya merupakan tindak lanjut observasi yang sama di DKI Jakarta. Sebelumnya, investigasi di bidang pelayanan publik satuan kerja perangkat daerah dilakukan di DKI Jakarta.

“Kita menemukan pola yang sama dari praktek-praktek pencaloan, yang dilakukan oleh PNS itu sendiri di sektor-sektor perizinan tersebut. Di Bandung dan Di Surabaya itu sama persis dengan apa yang dilakukan relasi-relasi (aparatur) kita di DKI Jakarta,” katanya di kantor Ombudsman di Kawasan Kuningan Jakarta, Senin (22/12).

Setidaknya ada 5 jenis tindakan maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman dalam investigasinya, yaitu prosedur yang menyimpang, permintaan imbalan atau uang, aparat yang tidak kompeten, di luar kompetensi dan tindakan yang tidak patut.

Danang menyayangkan masih ditemukannya praktek maladministrasi dalam pengurusan perizinan ini, sebab pemerintah saat ini sedang fokus untuk menumbuhkan iklim investasi. Sementara, banyak petugas di lapangan seharusnya melakukan proses pelayanan perizinan malah memanfaatkan berbagai peraturan untuk kepentingannya sendiri.

“Modusnya sama yang kita temukan. Mereka menjadi perantara dari para pengguna jasa, dari para investor kepada pemerintahnya. Jadi, mereka mau mengambil pungutan-pungutan secara liar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, hasil investigasi Ombudsman terhadap pelayanan publik di DKI Jakarta beberapa waktu lalu menunjukkan indikasi adanya potensi pungutan liar sebesar 500.000 hingga 2 juta yang dilakukan oleh satuan perangkat kerja daerah. Jika dikalikan jumlah SIUP bagi 16.775 unit usaha baru pada tahun 2013, maka potensi kerugian negara pertahunnya antara Rp. 8,38 M hingga Rp. 33,5 M setiap tahunnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca