Sejumlah Fraksi Isyaratkan Tolak Perppu MK

0

Sidang DPRSejumlah fraksi di DPR mengisyaratkan akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Soalnya, substansi Perppu dinilai tidak berkesesuaian dengan konstitusi.

“Dari suara-suara yang kita dengar dari berbagai fraksi, kemungkinan besar itu ditolak,” ujar anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Nudirman Munir di Gedung DPR, Senin (18/11).

Nudirman menilai beberapa poin Perppu janggal. Misalnya, Perppu harusnya diterbitkan disaat dalam keadaan genting. Sementara Perppu MK diterbitkan sepekan pasca insiden tertangkapnya Akil Mochtar –kala itu Ketua MK-. Itu sebabnya penerbitan Perppu sudah melewati masa genting.

Nudirman menuturkan dalam rapat nanti, Fraksi Golkar akan menolak Perppu tersebut. “Jadi kelihatan begitu banyak yang menolak (Perppu) karena banyak hal-hal yang menurut kita bertentangan. Kemungkinan besar (kita Fraksi Golkar, red) bakal menolak,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Aboe bakar Al Habsyi, menambahkan Perppu No.1 Tahun 2013 diterbitkan tidak dalam keadaan yang mendesak. Menurutnya, MK masih dapat berjalan dengan delapan hakim yang tersisa. “Belum ada hal ikhwal yang memaksa yang menyebabkan kelumpuhan MK, yang pada kondisi tersebut menuntut presiden mengeluarkan perpu,” katanya.

Aboe berpandangan penerbitan Perppu disebabkan keadaan mendesak menjadi ranah presiden. Selanjutnya, Perppu tersebut diuji oleh DPR sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 untuk mendapat persetujuan atau sebaliknya. Namun begitu, lanjut Aboe, dalam UUD 1945 tidak menentukan makna ‘kegentingan yang memaksa’.

Menurutnya, putusan MK No 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menentukan 3 (tiga) syarat suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai ‘kegentingan yang memaksa’. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, disebabkan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

“Perppu itu sudah tidak ada suasana kegentingan, dan sudah tidak ada suasana apa-apa lagi,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Ahmad Yani, berpandangan format Perppu sudah tidak sesuai dengan konstitusi. Selain itu, dari isi substansi seperti memberikan mandat kepada KY tidak ada dalam konstitusi. Perihal MK dan Komisi Yudisial (KY) yang akan menindaklanjuti Perppu tersebut, Yani mempersilakan.

Menurutnya, MK beranggapan adanya yurisprudensi dapat membahas Perppu. Namun begitu, merujuk pada konstitusi yang berhak  menguji Perppu adalah DPR. Berdasarkan alasan itulah Yani meski tidak secara tegas, mengisyaratkan fraksinya untuk menolak Perppu. “Itu sudah jelas (menolak, red),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Ali dalam dalam pidato pembukaan masa persidangan II Tahun sidang 2013-2014 mengatakan Perppu akan dibahas dalam masa sidang ini. Menurutnya, Badan Musyawarah akan membuat jadwal dan penentuan alat kelengkapan yang membahas Perppu tersebut.

Merujuk pada UU No.12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, dalam hal Perppu tidak disetujui oleh DPR, maka Perppu dapat dicabut. Menurutnya mekanisme dilakukan dalam sidang paripurna antara DPR dengan pemerintah untuk mendapat persetujuan dan langsung mengajukan RUU atas pencabutan atas Perppu.

“Kemudian langsung dibahas untuk mendapat persetujuan bersama, kemudian disahkan menjadi UU tentang Pencabutan Perppu. Dan apabila disetujui, Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU,” pungkasnya.

Sebelumnya, MK dan KY telah melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti Perppu tentang MK dengan membentuk tim konsep Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dan Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

“Kita sepakat Perppu adalah produk peraturan perundangan-undangan (hukum positif) yang harus ditindaklanjuti,” tandas Wakil Ketua MK Arief Hidayat, Selasa (12/11) pekan lalu.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca