Reffly Harun: Sesulit Apapun, Jangan Angkat Tersangka Jadi Pejabat Publik

1
Pakar Hukum Tata Negara, Reffly Harun

Jakarta – Pengamat Hukum Tata Negara Reffly Harun menyarankan agar seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak diangkat menjadi pejabat publik.

Dia menyatakan hal tersebut berkaca dari persoalan pergantian calon Kapolri, di mana calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo justru ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Menurutnya, seharusnnya beberapa waktu Presiden Jokowi melakukan langkah lebih berani. Meskipun, akhirnya menunda pelantikan KomJen Pol. Budi Gunawan, namun dukungan politik sudah terlanjur tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi.

“Sekarang tidak menguntungkan. Dimusuhi semua elit politik, dukungan masyarakat juga terpecah. Bahkan, tidak dapat salah satunya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dia menyatakan, situasi ini seharusnya menjadi pesan bagi pejabat publik dimanapun untuk tidak melantik seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Sesulit apapun, kita harus punya kebijakan tertinggi, untuk tidak mengangkat tersangka sebagai pejabat publik,”

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo akhirnya menunda pelantikan KomJen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri, meskipun calon tunggal yang diajukan Presiden itu telah mendapatkan persetujuan DPR. Presiden kemudian menunjuk Wakapolri KomJen Pol. Badrodin Haiti menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri mengisi posisi yang ditinggalkan Jenderal Pol. Sutarman.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca