Puskamnas Wacanakan Penempatan Polri di Bawah Eksekutif dan Yudikatif

0
Kepala Puskamnas Hermawan Sulistyo

Jakarta – Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Hermawan Sulistyo mengimbau masyarakat agar tidak memperdebatkan soal penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam aparatur negara. Menurutnya, semua opsi yang diusulkan untuk penempatan garis koordinasi Polri dengan pemerintah sudah pernah dilakukan.

“Kenapa kita ribut? Kita sudah pernah menempatkan polisi langsung di bawah Perdana Menteri, Kejaksaan, di bawah Mendagri, Hankam. Sudah semua kenapa dibuat eksperimen lagi,”‎ katanya usai acara Diskusi Publik bertema Launching Pusat Kajian Keamanan Nasional dan Seminar Keamanan Nasional di Graha Purna Wira, Jakarta, Senin (8/12).‎

Pria yang akrab disapa Kiki ini menegaskan bahwa solusi untuk hal itu perlu dikaji lagi bila harus dirubah. Dia juga mengatakan bahwa kajian itu perlu membandingkan posisi polisi di negara lain.

“Yang kedua, negara lain seperti apa? Sistem kita itu seperti apa? Sistem kepolisian itu struktur kepolisian yang dibuat tersentralisir. Ini kalau kita lihat penempatan polisi di Jepang langsung di bawah Perdana Menteri,” tegasnya.

Hermawan menilai bahwa Polri lebih baik berada di bawa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung. Hal itu bertujuan agar Polri dapat berfungsi sebagai eksekutif pelayan masyarakat dan yudikatif untuk penegakan hukum.

“Kalau di bawah Kemendagri dan Kejaksaan Agung. Jadi, polisi ini setengah di eksekutif setengah kakinya di yudikatif. Kaki yang di yudikatif untuk penegakan hukum kalau kaki di ekskutif itu buat pelayanan publik. Kalau dia hanya di kementrian jadi tidak bisa dua kaki di pelayanan publik, tidak ada lagi proses hukumnya,” jelas dia.‎‎

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca