Publik Kecewa Komisioner KPK Tidak Kompak Soal Status Hukum Boediono

1
Suasana Konferensi Pers di Press Room KPK

Jakarta – Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyesalkan adanya perbedaan keterangan di antara pimpinan Komisioner Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar status hukum mantan Wakil Presiden Boediono. Hal itu dikarenakan Komisioner KPK Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa Boediono sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara komisioner yang lain mengatakan belum ada penetapan status tersangka kepada mantan Wapres itu.

“Mengapa? Sebab kepercayaan publik kepada KPK selama ini begitu tinggi. Bukan hanya kepada kinerja KPK dalam memberantas korupsi, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem pengelolaan informasi di lembaga anti rasuah itu,” katanya saat dihubungi, Jumat (5/12).

Said menilai perbedaan keterangan yang muncul terkait status hukum seseorang, apalagi ini menyangkut seorang mantan Wakil Presiden, maka ini menjadi peristiwa yang sangat memalukan. Memalukan bagi KPK karena lembaga itu bisa dituding telah bersikap tidak profesional dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Lebih memalukan lagi bagi pribadi Boediono. Pemberitaan tentang penetapan status tersangka terhadap dirinya yang disampaikan oleh Adnan Pandu Praja itu sudah barang tentu merugikan nama baik Boediono dan keluarganya,” ujar dia.

Dia mengatakan bahwa hal itu bisa berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada KPK. Lebih dari itu, ketidakjelasan informasi dari kasus ini bisa dijadikan sebagai alat atau alasan pembenar bagi para tersangka kasus korupsi lainnya untuk mengelak dari tuduhan KPK.

“Mereka bisa saja mengatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap diri mereka adalah seperti kasus Boediono ini. Proses hukum terhadap mereka terkesan dipaksakan dengan alasan karena KPK sudah kadung mengekspos status tersangka mereka kepada publik,” jelas Said.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui secara pasti mengapa kasus penetapan status tersangka Boediono ini bisa disampaikan secara berbeda oleh komisioner KPK, maka menurut Said Komite etik KPK perlu turun tangan untuk menyelidikinya agar kehormatan, kewibawaan dan reputasi lembaga ini tidak tercoreng.

Senada dengan hal itu Pegiat Anti Korupsi Uchok Sky Khadafi menilai informasi dari KPK terkait penetapan tersangka Boediono telah bocor. Hal itu menandakan bahwa ada kepentingan dari luar KPK yang sudah masuk sehingga menyebabkan perbedaan informasi antara komisioner.

“Informasi KPK sudah bocor, dengan adanya perbedaan pendapat ini berarti ada tanda-tanda kepentingan dari luar KPK sudah masuk sehingga ini yang membuat adanya perbedaan kepentingan politik di antara komisioner. Jadi, dugaan saya bukan konflik karena data atau dokumen (Kasus) Century,” ‎katanya saat dihubungi, Jumat (5/12).

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca