Presiden Jokowi Disarankan Bentuk Tim Evaluasi Pemberantasan Narkoba

1
Abdul Hakim Garuda Nusantara

Jakarta – Mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk tim evaluasi untuk mengurangi penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).

Tim tersebut tingkatannya harus setara dengan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk Presiden Jokowi beberapa waktu lalu untuk memberantas mafia migas.

Menurutnya, selagi masih di tahap awal, pemerintah perlu membuat sebuah indikator untuk menilai efektivitas keberhasilan para aparat penegak hukum. Salah satunya untuk mengevaluasi penegakan hukum di bidang pemberantasan Narkoba.

“Menghukum mati terpidana narkoba belum tentu efektif bagi keberhasilan hukum. Karena belum tentu berpengaruh terhadap pemberantasan narkoba,” katanya dalam acara peluncuran buku Catatan Hukum dan HAM Akhir Tahun PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (30/12).

Dia menyatakan, penolakan Presiden Jokowi terhadap permintaan grasi dari terpidana mati kasus Narkoba beberapa waktu masih belum cukup. Bahkan, dia berpendapat, tidak cukup adil jika menilai efektivitas pemberantasan Narkoba hanya dari penolakan grasi tersebut.

“Kalau mau imbang, Presiden sekarang ini juga perlu membentuk tim evaluasi untuk mengaudit kinerja imigrasi, bea cukai, kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Beri mereka waktu kerja jangan lama-lama, 3 bulan. Apa hasil audit mereka terhadap para aktor pelaku di bidang penertiban narkoba,” tegasnya.

Abdul Hakim menambahkan, di negara mana pun penerapan hukuman keras tidak akan menyelesaikan masalah jika akar masalahnya tidak terselesaikan. “Di negara yang keras menjalankan hukuman keras terhadap narkoba, ternyata narkoba bisa didapatkan dengan murah dan mudah,” jelasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca