Politisi PDIP Sarankan Presiden Tidak Melakukan Intervensi Politik

0
Politisi PDIP Dwi Ria Latifa

Jakarta – Politisi PDIP Dwi Ria Latifa menegaskan, penyelesaian kasus hukum yang saat ini dihadapi KPK dan Polri sebaiknya tidak diselesaikan dengan intervensi politik.

“Kalau ada persoalan hukum diambil secara politik, maka kita tidak akan berpegang pada hukum,” katanya dalam diskusi dengan tema “Ada apa dengan Jokowi? Menyoroti kegamangan Jokowi dalam kasus Polri vs KPK” di Jakarta, Minggu (25/01).

Seperti diketahui, saat ini muncul desakan kepada Presiden Joko Widodo mengambil alih persoalan yang dihadapi KPK-Polri setelah penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan mendorong kesaksian palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Kpnstitusi pada tahun 2010.

Namun demikian, muncul pro dan kontra terhadap desakan tersebut. Sebab, jika Presiden mengambil kendali atas persoalan tersebut, maka Presiden bisa ditafsirkan melakukan intervensi politik.

Anggota Komisi III itu menyatakan, ada suatu titik yang dihadapi seorang Presiden bahwa tidak mudah memimpin negara. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut menjadi alasan bagi Presiden untuk melakukan intervensi politik.

“Bukan kemudian keputusan hukum dibuat atas kepentingan politik atau intervensi politik,” tegasnya.

Dwi tidak menampik bahwa Presiden Jokowi perlu menyikapi persoalan KPK-Polri dengan segera. Namun demikian, bukan berarti sikap tersebut menerobos berbagai tatanan yang ada. “Tapi jangan merusak tatanan politik dan tatanan hukum. Kalau terjebak nafus sesaat, kita akan begini terus,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

1 KOMENTAR

Tanggapan Pembaca