Pimpinan KPK Tolak Pengunduran Diri Bambang Widjojanto

1
Deputi KPK Bidang Pencegahan Johan Budi SP

Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memutuskan menolak pengunduran diri Bambang Widjajanto selaku Wakil Ketua KPK di bidang penindakan.

Keputusan penolakan itu disampaikan oleh Deputi KPK Bidang Pencegahan Johan Budi SP kepada wartawan di kantor KPK di Jakarta, Senin (26/01).

Seperti diketahui, pada siang tadi Wakil Ketua KPK telah melayangkan surat permohonan pemberhentian sementara kepada pimpinan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan rekayasa kesaksian palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.

Menurutnya, sama seperti diyakini Bambang Widjajanto, pimpinan KPK lainnya juga meyakini apa yang terjadi pada salah satu pimpinan KPK itu kental dengan nuansa rekayasa.

“Jadi, tadi keyakinan pimpinan, seperti yang telah disampaikan Pak Bambang, bahwa pelapor yang kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian, dan kemudian pihak Mabes Polri menjadikan tersangka, itu menurut pimpinan bentuknya adalah rekayasa,” katanya di Jakarta, Senin (26/01).

Selain itu, lanjutnya, pimpinan KPK juga berpendapat kehadiran Bambang Widjojanto masih dibutuhkan oleh KPK. Sebab, dengan berakhirnya masa tugas Busyro Muqoddas sebagai Wakil Ketua KPK beberapa waktu lalu, pimpinan KPK hanya tersisa 4 dari 5 orang yang seharusnya memimpin KPK.

Apabila Bambang Widjojanto juga non-aktif, maka pimpinan KPK hanya tersisa 3. “Jadi, karena itu, tadi pimpinan memutuskan untuk menolak permintaan pengunduran diri pak Bambang,” tukasnya.

Dia menjelaskan, saat ini bola ada di tangan Presiden Jokowi, apakah akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara terhadap Bambang Widjojanto atau tidak.

Sesuai dengan pasal 32 UU No.30 tentang KPK, pemberhentian seorang pimpinan KPK membutuhkan Keputusan Presiden. Johan Budi mengaku, belum mengetahui apakah Presiden akan mengeluarkan Keppres pemberhentia tersebut atau tidak.

“Apakah Presiden akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara untuk Pak Bambang sesuai dengan UU No. 30 tahun 2002 pasal 32, sampai hari ini kami belum memperoleh informasi soal itu,” tegasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca