Perlu Dipertegas, Siapa Yang Berwenang Memberikan PK

1
Pengajar hukum Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Umar Husin

Jakarta – Permasalah pemberian peninjauan kembali (PK) kembali mencuat setelah beberapa waktu lalu Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan jajaran internal lembaga yudikatif itu tidak memperkenankan pengajuan PK lebih dari sekali.

Pengajar hukum Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin menganggap persoalan apakah PK mengikuti Surat Edaran MA atau Putusan MK sudah tidak relevan. Dengan keluarnya putusan MK yang menganulir pembatasan PK, maka putusan MK lah yang menjadi acuan.

Dia menyatakan, uji materi maupun uji formil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bukanlah hanya sekedar pengujian pasal dalam sebuah Undang-Undang, melainkan pengujian sebuah norma hukum. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi secara otomatis akan menggugurkan norma hukum yang senafas dengan pasal dalam UU yang dianulir oleh MK.

Dalam kaitan dengan putusan MK mengenai peninjauan kembali (PK), maka peraturan yang membatasi PK hanya boleh dilakukan sekali, gugur seketika dan tidak perlu dilakukan pengujian lagi ke MK. “Termasuk UU kekuasaan kehakiman yang membatasi PK satu kali dan UU Mahkamah Agung yang membatasi PK satu kali. Itu otomatis gugur, tidak perlu diulang,” katanya di Jakarta, Sabtu (10/01).

Namun demikian, dia menyarankan, perlu ada penegasan hukum, tentang siapa yang sebenarnya berwenang memberikan PK. Khususnya dalam persoalan hukum yang menyangkut kasus pidana. “Karena dalam praktek sekarang, jaksa itu PK-PK saja,” lanjutnya.

Dia menyatakan, penegasan kewenangan tersebut penting. Sebab, tujuan pemberian PK dimaksudkan untuk melindungi hak warga negara. Meskipun di sisi lain, Jaksa juga mewakili negara untuk melindungi agar semua orang terlindungi hak-hak asasinya.

Oleh karena itu, perlu dibuat aturan mengenai apakah seorang jaksa mempunyai kewenangan memberikan PK. Hal ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran seolah-olah Jaksa boleh memberikan PK karena tidak ada aturan mengenai hal tersebut. “Saya pikir, untuk PK ini, tentang kewenangan Jaksa perlu diatur,” pungkasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca