Pengamat : Presiden Jokowi Semestinya Lebih Tegas, Instruksikan Penangguhan Penahanan BW

1
Pakar Hukum Pidana UI, Chudry Sitompul

Jakarta – Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul mengungkapkan, harusnya Presiden Joko Widodo bisa mengambil kendali untuk menghindari gesekan antar institusi KPK dan Polri saat terjadi penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

Salah satu langkahnya, ucapnya, adalah menginstruksikan kepada jajaran Polri agar dilakukan penangguhan penahanan terhadap Bambang Widjojanto saat mengeluarkan pernyataan di Istana Bogor pada Jumat (23/1) siang.

Meskipun akhirnya pada Sabtu dinihari tadi Polri akhirnya melepaskan Bambang Widjojanto, namun Chudri menganggap, perintah tersebut harusnya datang dari Presiden Joko Widodo sebelumnya.

“Harusnya ada perintah dia (Presiden Jokowi),” katanya dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun Cikini di Jakarta, Sabtu (24/01).

Selain itu, imbuhnya, Presiden juga perlu menegaskan kepada Polri bahwa tidak ada titipan politik dalam penanganan kasus terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Namun demikian, dia menegaskan, Presiden juga tidak perlu terlalu jauh masuk ke dalam persoalan penetapan Bambang Widjoyanto sebagai tersangka oleh Polri. Apalagi sampai mengambil alih penanganan kasus tersebut.

“Kalau misalnya Presiden mengambil alih terlalu jauh, bisa diartikan dia intervensi. Dia harus pastikan, tidak ada intervensi,” jelasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca