Pemerintah Perlu Sediakan Konsultan Hukum Bagi Buruh Migran Indonesia

0
Wakil Ketua Badan Pengurus YLBHI Gatot Rianto

Jakarta – Pemerintah disarankan menyediakan konsultan hukum bagi buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pasalnya, buruh migran belum mendapatkan perlindungan yang cukup ketika tersangkut persoalan hukum saat bekerja di negara lain.

Wakil Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Gatot Riyanto mengungkapkan, upaya pemerintah dalam memberikan bantuan hukum terhadap buruh migran di luar negeri saat ini tergolong masih minim. Meskipun, pemerintah sudah berkomitmen memberikan akses bantuan hukum secara memadai bagi masyarakat miskin.

“Saya kira, buruh migran Indonesia juga harus mendapat perhatian khusus. Karena UU nya juga menegaskan kewajiban pemerintah melindungi setiap warga negara dan tenaga kerja,” katanya kepada reporter fren247, di kantor YLBH Jakarta, Rabu (17/12).

Menurutnya, Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bisa dijadikan dasar hukum pemerintah untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada buruh migran. Sebab, banyak sekali buruh migran yang tersangkut persoalan hukum, namun tidak mendapatkan pembelaan yang layak dan memadai. Bahkan, seringkali buruh migran dituduh melakukan pelanggaran hukum meskipun sebenarnya tidak berbuat demikian.

Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan peran KBRI dan KJRI yang ada di berbagai negara untuk kepentingan buruh migran yang bekerja di sana. “Disediakan saja konsultan hukum dan itu di bawah tanggung jawab negara. Pemerintah harus memfasilitasi kepentingan untuk itu,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, ke depan pemerintah juga perlu melindungi kepentingan buruh migran dengan cara membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan negara penempatan di mana buruh migran banyak bekerja. Antara lain dengan negara Malaysia, Singapura, negara di kawasan Timur Tengah.

Dia percaya, dengan upaya semacam itu persoalan hukum yang dihadapi oleh buruh migran bisa terselesaikan. “Kalau pemerintah masing-masing negara bisa menghormati itu, saya kira clear prosesĀ perlindungan warga negara di negara-negara lain,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada 18 Desember besok merupakan peringatan hari buruh migran internasional. Indonesia menjadi salah satu negara asal buruh migran yang bekerja di luar negeri. Saat bekerja di luar negeri, buruh migran asal Indonesia seringkali mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik dengan dianiaya atau disiksa.

Selain itu, tidak jarang buruh migran Indonesia dijatuhi ancaman hukuman mati ketika tersangkut persoalan hukum di luar negeri. Pada tahun 2014 lalu, berdasarkan catatan Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), setidaknya ada 63 kasus hukum yang menimpa buruh migran yang ditangani lembaga tersebut.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca