Pembatalan Pelantikan Budi Gunawan Bukanlah Pelanggaran HAM

0
Komjen Pol (Pur) Oegroseno

Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menganggap pembatalan pelantikan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri bukanlah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Meskipun, calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah mendapatkan persetujuan DPR.

“Yang dilantik ini adalah jabatan institusional. Bukan untuk hidup. Jadi, tidak melantik, tidak sama dengan melanggar HAM. Karena, jabatan yang diperdebatkan adalah jabatan institusional,” kata Kepala Biro Penelitian Kontras Puri Kencana Putri dalam diskusi di Jakarta, Selasa (03/02).

Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan status tersangka terhadap mantan ajudan Megawati Soekarno Putri itu. Presiden Joko Widodo sendiri hingga saat ini belum memutuskan, apakah akan tetap melantik Budi Gunawan, atau akan mengajukan calon baru.

Puri menegaskan, fungsinya sebuah komisi dan lembaga negara adalah untuk mendukung kerja Presiden. Misalnya, Komnas HAM, KPK, dan Komisi Perlindungan Perempuan yang bertugas memberikan informasi yang valid kepada Presiden. “Selain itu, juga untuk mekanisme akuntabilitas dari luar,” tegasnya.

Dia menambahkan, bagi Presiden Jokowi mendukung atau tidak mendukung KPK, tidaklah terkait dengan sebuah pelanggaran HAM atau tidak. “Tapi sebagai institusi yang dibentuk pemerintah, penting bagi Jokowi mempertahankan lembaga negara,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca