Ormas Tidak Lagi Wajib Terdaftar Setelah MK Kabulkan Gugatan Atas UU Ormas

1

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam putusan yang dibacakan ketua MK Hamdan Zoelva hari ini, Selasa (23/12). Gugatan uji materi terhadap UU Ormas ini dilakukan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

“Amar putusan mengadili menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ucap Hamdan dalam persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Melalui keputusan ini, MK menjaga agar negara tidak mengintervensi urusan internal ormas serta tetap menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara, UUD 1945.

Putusan bernomor 82/PUU-XI/2013 ini menetapkan hasil permohonan uji materi atas UU No.17 tahun 2013 pada Pasal 1 Angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3).

Atas permohon uji materi pasal pasal tersebut, MK memutuskan mengabulkan sebagian, yaitu Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a.

Putusan diambil oleh sembilan Hakim MK, yaitu Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto.

Diantara pasal yang dikabulkan gugatannya adalah yang terkait kewajiban ormas mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah.

Dalam pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU Ormas tersebut ada kewajiban ormas mendaftarkan diri pada instansi pemerintah. Dan gugatan atas pasal tersebut oleh MK dianggap memiliki alasan hukum untuk dikabulkan.

“Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri.” bunyi salinan putusan MK.

Menurut keputusan MK, pendaftaran suatu ormas kepada instansi pemerintah adalah dalam rangka urusan administrasi semata, agar bantuan pelayanan pada ormas yang menggunakan anggaran negara dapat diatur oleh pemerintah. Sehingga bukan merupakan suatu keharusan suatu ormas untuk mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah dan ormas yang tidak mendaftar tidak dapat dikatakakan sebagai organisasi terlarang.

“Suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara‎ tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum,” bunyi salinan putusan MK tersebut.

Selain itu, MK juga memutuskan pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama”, bertentangan dengan konstitusi dan merupakan campur tangan pemerintah atas urusan internal ormas.

“Negara tidak dapat mencampuri dan tidak dapat memaksakan suatu ormas mewajibkan anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, karena akan membelenggu kebebebasan masyarakat dalam mengatur urusan organisasinya yang menjadi wilayah otonomi masyarakat,” ungkap MK.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca