Ombudsman : Dalam Layanan Publik Revolusi Mental Jangan Sekedar Himbauan

1

Diskusi Layanan Publik
Jakarta – Ombudsman menyarankan pemerintah memberikan sanksi tegas agar terjadi revolusi mental di bidang perbaikan pelayanan publik. Sanksi tegas diperlukan agar para pejabat publik menjalankan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengungkapkan, revolusi mental di bidang pelayanan publik tidak cukup hanya sebatas himbauan. “Untuk revolusi mental, tidak boleh lagi persuasi, tapi harus ada sanksi,” katanya di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (22/11).

Menurutnya, sanksi terhadap pejabat publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang. Salah satunya UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Pasal 54 sampai 59 (UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik) bicara tentang mekanisme paksa kepada pejabat birokrasi yang tidak mengindahkan standar pelayanan publik,” jelasnya.

Dia menganggap, meskipun sanksi yang diatur dalam UU tersebut bersifat perdata, namun mengatur mekanisme sanksi yang cukup kuat. “Sanksi di pasal 54 bicara tentang pemberhentian dengan hormat,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Prisma Suhardi menganggap, revolusi mental di bidang pelayanan publik tidak semata persoalan di jajaran birokrasi. Tetapi, berhubungan juga persoalan mentalitas di tingkatan pejabat.

“Apakah mampu pemerintah merubah mentalitas birokrat yang masih belum menempati diri sebagai pelayan semata,” katanya.

Dia menilai, orientasi untuk menjadi pejabat publik lebih selama ini lebih didominasi keinginan untuk mendapatkan untung. Sehingga, dia pesimis akan ada perbaikan di bidang pelayanan publik kalau orientasi tersebut tidak bisa dirubah. “Kalau orientasinya masih pemburu rente, selamanya tidak akan baik,” tegasnya.

Seperti diketahui, revolusi mental menjadi salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo. Perbaikan pelayanan publik dianggap menjadi bidang penting yang perlu dilakukan perbaikan oleh pemerintahan Jokowi.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca