Oegroseno: Pejabat Publik Harusnya Berhenti Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka

3
KomJen Pol (Purn) Oegroseno, Mantan Wakapolri

Jakarta – Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menegaskan, seorang pejabat publik seharusnya berhenti begitu ditetapkan sebagai tersangka.

Demikian disampaikan salah satu anggota tim independen yang ditugaskan menangani persoalan KPK-Polri oleh Presiden Jokowi atau dikenal dengan sebutan tim 9 itu menanggapi sikap Komjen Pol. Budi Gunawan yang hingga saat ini belum mengundurkan diri dari Kepolisian meski berstatus tersangka KPK

“Ya nanti, kalau dia gak terlibat, bisa tuntut ganti rugi dan rehabilitasi yang besar sekali,” katanya di Jakarta, Selasa (03/02).

Menurutnya, jika ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak terbukti saat diproses di pengadilan, maka orang tersebut harus dinyatakan sebagai orang bebas. “Itu baru hukum tegak. Jadi, menurut saya gak ada masalah,” tukasnya.

Namun, ungkapnya, seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, seyogyanya menyelesaikan dulu persoalan yang dihadapinya. Apalagi, lanjutnya, bagaimanapun institusi Polri harus tetap jalan dan tidak bisa tergantung menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Dia menambahkan, tidak diketahui secara pasti berapa lama proses hukum yang berlangsung di KPK. Padahal, Polri harus bekerja 24 jam. Selain itu, banyaknya jumlah anggota di seluruh Indonesia akan mempersulit apabila harus menunggu proses hukum Budi Gunawan di KPK tanpa segera menetapkan Kapolri berikutnya.

“Kalau nanti di pengadilan KPK ternyata tidak terbukti, tuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Langsung jadi Kapolri lagi ga papa. Tapi seleseaikan dulu proses hukumnya segera,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

3 KOMENTAR

  1. Perlu keberanian presiden untuk meNON AKTIF kan…
    Masih ingat SBY..besannya saja boleh di adili sesuai hukum yg berlaku… Bbrp pejabat …yg terlibat ..di Non Aktifkan…

Tanggapan Pembaca