Nota Dinas 10 Tahun Lalu Menjerat Hadi Purnomo

0

gedung BPK

Jakarta – Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjelaskan penyebab dijadikannya Hadi Purnomo sebagai tersangka dugaan Korupsi adalah keputusannya sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2004, yang menerima keberatan PT. Bank Centra Asia, TBK (BCA) atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPH). Keputusan itu dikeluarkan dengan mengabaikan rekomendasi Direktur Pajak Penghasilan (PPh) yang menolak permohonan BCA. Akibat perbuatannya ini, negara dirugikan Rp 375 miliar uang pajak yang tidak jadi disetorkan BCA.

[ads1][ads2]

“Kesimpulan yang dibuat direktur PPH bahwa keberatan wajib pajak BCA ditolak, dalam hal ini saudara HP (Hadi Poernomo), itu justru kebalikannya. Dia meminta kepada direktur PPH selaku pejabat penelaah melalui nota dinas itu, mengubah kesimpulan hasil telaah wajib pajak BCA yang semula ditolak menjadi menerima seluruh keberatan. Disitulah peran Dirjen Pajak saudara HP,” ungkap Abraham.

Hadi Purnomo telah mengeluarkan nota dinas kepada Direktur PPh bernomor ND-192/PJ/204 tertanggal 17 Juli 2004, yang meminta Direktorat PPh merubah rekomendasi menolak pengajuan BCA menjadi menerima dengan alasan alasan yang dikemukan di nota dinas tersebut.

Alasan pertama yang digunakan Hadi selaku Dirjen Pajak adalah BCA masih memiliki aset meski sudah tidak dalam kendali wajib pajak, namun perusahaan akan merugi jika aset dikeluarkan dari perusahaan

Alasan kedua, penolakan itu melanggar Pasal 10 Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 117/KMK.017/1999 dan Nomor 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999.

Alasan Ketiga, substansi aset (Non-Performance Loan-NPL) dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga menjadi losses bagi perusahaan meski diharuskan cessie dengan nilai nihil.

Alasan keempat, penyisihan cadangan piutang tak dapat ditagih lagi tahun lalu tidak dibukukan sebagai pendapatan lagi, maka koreksi semula agar didrop.

Nota dinas yang dikeluarkan Hadi ini tidak sempat dikaji dan dibalas oleh Direktorat PPh karena waktu yang tersisa untuk mengeluarkan keputusan apakah diterima atau ditolak pengajuan BCA hanya 1 hari. Sisa waktu ini dihitung dari surat pengajuan BCA tertanggal 17 Juli 2003. Sesuai ketentuan, Dirjen pajak harus menjawab paling lama 12 bulan atas semua surat pengajuan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang harus dibayarkannya. Jika dalam jangka 12 bulan Dirjen Pajak tidak menjawab maka keberatan dianggap diterima.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca