Martin Hutabarat: Jangan Cuma Urus Tol Laut, Jokowi Harus Tegakkan HAM

2

Jakarta – Ketua DPP Gerindra Martin Hutabarat mendesak pemerintahan Joko Widodo tetap serius pada komitmennya mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia.

“Kita juga harus dorong bahwa Pak Jokowi itu jangan hanya mengurus tol laut, tapi juga mengurus HAM,” katanya di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (10/12).

Menurutnya, untuk mengawal komitmen pemerintahan Jokowi dalam penegakan HAM, komisi III berencana memanggil pemerintah untuk mempertanyakan pembebasan bersyarat Pollycarpus.

Pasalnya, sejauh ini ada protes keras dari masyarakat kendati pemerintah menganggap pembebasan bersyarat tersebut sudah sesuai aturan. “Nanti akan kita pertanyakan lah itu dalam rapat dengan Menkumham di Komisi III setelah reses ini,” jelasnya.

Selain itu, Martin juga akan mempertanyakan bagaimana langkah pemerintah mengenai keberadaan manusia perahu di perbatasan Kalimantan Timur dengan Filipina dan Malaysia yang jumlahnya sekitar 600 orang.

Sejauh ini, imbuhnya, masih belum jelas status kewarganegaraan dari manusia perahu tersebut. Selain tidak bisa berbahasa Indonesia, manusia perahu di perbatasan Kaltim itu juga kadang-kadang melintas ke daerah Malaysia dan Filipina.

“Jadi, itu saya kira harus dilakukan langkah oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum untuk bicara dengan Malaysia dan Filipina bagaimana status mereka ini. Yang ada di tempat kita (Indonesia) ada 600 an orang hidupnya di perahu-perahu,” pungkasnya.

Dia menambahkan, dari segi Hak Asasi Manusia, manusia perahu harus dilindungi keberadaannya. “Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, tetapi hidup di perairan tiga negara ini harus dihargai mereka sebagai manusia,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca